Teuku Faizasyah: SBY Tahu Dari Awal Ada Operasi Militer

“Semua informasi terkait pem­bebasan MV Sinar Kudus sudah diketahui dan dilaporkan ke Presiden,” ucap Juru Bicara Pre­siden Bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Setelah ditawan selama 45 hari, Kapal MV Sinar Kudus yang di­bajak perompak Somalia di perai­ran Laut Arab akhirnya dibebas­kan. Kapal milik PT Samudera Indonesia itu sudah kembali ber­layar.

“Mereka sudah bebas dan kem­bali berlayar. Mengenai detailnya seperti apa, saya kurang menge­tahui. Silakan tanya ke Pak Men­ko Polhukam, Djoko Suyanto,” paparnya.

Seperti diketahui, Kapal MV Sinar Kudus dibajak perompak Somalia di perairan Laut Arab saat melakukan perjalanan dari Pomala, Sulawesi Tenggara, me­nuju Rotterdam, Belanda, 16 Maret 2011. Kapal yang diawaki 31 ABK dan  20 orang di antara­nya warga Indonesia itu, bermua­tan biji nikel seharga Rp 1,5 triliun milik PT Antam. Makanya PT Antam dan pemilik kapal, PT Samudera Indonesia berkoordi­nasi untuk melakukan negosasi pembebasan sandera.  

Faizasyah selanjutnya menga­takan, pembebasan Kapal MV Sinar Kudus dilakukan melalui ope­rasi militer dan negoisasi uang tebusan. Namun, dirinya enggan menjelaskan tentang ja­lannya operasi dan besarnya uang tebusan yang diberikan, termasuk tewasnya empat perompak Somalia itu.

“Seperti yang saya katakan tadi, detailnya silahkan tanya ke Pak Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Panglima TNI Lak­samana Agus Suhartono,” pa­parnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kapan Presiden SBY menda­pat laporan tentang pembeba­san Kapal MV Sinar Kudus?

Semua informasi terkait pem­be­basan MV Sinar Kudus sudah diketahui dan dilaporkan kepada Presiden. Beliau terus melakukan monitoring dan memberikan se­jumlah instruksi penanganan, sejak awal kasus ini.

Bagaimana langkah-langkah koordinasi dilakukan?

Pemerintah dan sejumlah pihak terkait, seperti TNI dan perusa­haan pemilik kapal dan muatan melakukan koordinasi yang kom­prehensif untuk melakukan pem­bebasan tersebut. Operasi pembe­basan MV Sinar Kudus dilakukan di bawah koordinasi Menko Polhukam.

Pembagian perannya, pemerin­tah melakukan upaya formal, seperti berkoordinasi dengan pe­merintah Somalia. TNI menyiap­kan operasi militer dan pemilik kapal melakukan negosiasi de­ngan perompak Somalia.  

Jadi, pembebasan itu dilaku­kan melalui operasi militer atau pemberian tebusan?

Operasi militer dan pemberian te­busan kan bagian dari rang­kaian upaya penyelamatan. Ke­dua opsi itu dipilih, karena peme­rintah ingin pembebasan berjalan efektif.

Apa yang dinegosiasikan pe­rusahaan pemilik kapal untuk mem­bebaskan sandera?

Saya tidak memiliki informasi tentang apa yang dinegosiasikan antara perusahaan pemilik kapal dan muatan dengan perompak. Da­lam hal negosiasi, sikap peme­rintah sangat tegas yakni tidak bisa dan tidak akan pernah ber­negosiasi dengan perompak.

Meski demikian, pemerintah tidak lepas tangan. Pemerintah tetap melakukan koordinasi dan pemantauan atas perkembangan kasus itu.

Artinya, pemerintah tidak me­­ngetahui biaya yang dike­luar­kan pemilik kapal untuk pe­rompak Somalia?

Sebenarnya pemerintah me­nge­tahui tentang hal itu. Namun, tidak semua hal dapat disampai­kan ke publik, karena terkait aspek keamanan dan kesela­ma­tan. Para pembajak kan menjadi­kan ini sebagai bisnis. Jadi ber­bagai informasi tentang angka harus kami kelola dengan baik agar tidak menjadi keuntungan bagi perompak lainnya.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pernah ada kasus kapal yang dibajak dua kali. Sebab, para perompak mengeta­hui kapal itu bersedia membayar tebusan.

Bagaimana perjalanan kapal itu selanjutnya, apakah peme­rintah melakukan pengawa­lan?

Pemerintah akan melakukan pengawalan dan memastikan agar kapal itu berada di zona aman. Jadi, kapal dapat men­ca­pai tujuan dan tidak bisa dibajak perompak lain.

Agar kasus serupa tidak te­ru­­lang, apa yang akan dila­ku­kan pemerintah?

Masalah perompak Somalia menjadi perhatian serius negara-negara di seluruh dunia. Pak SBY sempat membahas hal itu dengan Perdana Menteri China dan upaya-upaya yang bisa dila­kukan.

Meski kita tidak rutin melewati jalur itu, namun Indonesia akan mendukung upaya pengamanan di wilayah tersebut. Saat ini, kerja sama antar negara yang dilakukan untuk mengamankan wilayah itu masih bersifat ad hock. [RM]