Pelemahan KPK Dibawa ke Ajang Internasional

Transparancy International yang berkantor pusat di Berlin, Jer­man menggelar konferensi anti korupsi atau International Anti-Corruption Conference yang ke-14 di Bangkok, Thailand pada 9-13 November 2010.

Konferensi itu akan memperte­mukan aktivis, peneliti serta peng­­ambil kebijakan hingga sek­tor swasta dari berbagai penjuru dunia untuk membangun gerakan anti korupsi internasional. Acara itu sendiri akan mengusung tema “Restoring Trust: Global Action For Transparency” atau yang bisa disebut dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Indonesia akan diwakili pegiat anti korupsi dari Transparancy International Indonesia (TII),  Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM). Perwakilan Ko­misi Pemberantasan Korupsi juga akan menghadiri acara tersebut.

Isu utama yang akan diangkat dalam konferensi itu adalah upaya pelemahan terhadap Komisi Pem­berantasan Korupsi. “Karena KPK saat ini sedang habis dihajar kanan kiri. Sehingga, berimbas pada indeks persepsi korupsi Indonesia yang pada 2010 tidak beranjak pada skor 2,8,” kata Deputi Koordinator Badan Pe­kerja ICW, Adnan Topan Husodo, di kantor TII, Jakarta.

Menurut Adnan, upaya pe­le­mahan KPK, antara lain, menya­ngkut ketidakjelasan status dua pemimpin KPK, yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. “KPK yang telah menunjukkan arah yang positif dalam pembe­rantasan korupsi justru mengha­dapi resistensi politik. Dukungan politik terhadap KPK sangat lemah, termasuk dukungan pe­me­rintah,” katanya.

Menurut Adnan, realitas pele­ma­han KPK merupakan sebuah fakta yang ironis. Pasalnya, da­lam konteks global, komisi inde­penden merupakan jawaban atas mandulnya penegakan hu­kum dalam penuntasan kasus korupsi. Sehi­ngga, lanjut dia, reko­men­dasi konferensi negara peserta UNCAC 2003 lalu menitik­berat­kan pada pening­katan tanggung ja­wab negara peserta untuk men­jaga, meme­lihara dan memper­kuat lembaga independen anti korupsi.

“Tapi anehnya, yang kita lihat justru ketika KPK mulai menun­juk­­kan kinerjanya, justru dile­mah­kan secara politik. Lingku­ngan poli­tik tidak mendukung sama seka­li keberlanjutan KPK,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Adnan, jangan heran apabila indeks per­sepsi korupsi di Indonesia masih sama dengan tahun sebe­lum­nya, yaitu berkisar pada level 2,8. “Ti­dak menunjukkan per­kem­bangan yang berarti. Kami merasa perlu ada yang dibenahi,” imbuhnya.

Wakil Kapala Divisi Humas Ma­bes Polri, Brigjen Ketut Un­tung Yoga menegaskan, upaya pele­mahan terhadap KPK oleh lembaga penegak hukum itu hanya isu yang tidak ada bukti­nya. “Yang ada justru selama ini saling bantu,” bantahnya.

Ketut justru mempertanyakan, bukti apa yang bisa menguatkan jika KPK telah dilemahkan saat ini. “Itu baru katanya, saya sen­diri belum melihat bukti itu dengan nyata,” ujarnya.

Sedangkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy enggan memberikan komentar terhadap masalah tersebut. “Saya tidak bisa memberikan komentar apa-apa, itu bukan kewenangan saya,” katanya.

Kepala Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo meng­apresiasi jalannya acara tersebut. Me­nurut Johan, acara itu meru­pakan salah satu sarana untuk bertukar pikiran dan mem­buka wawasan tentang fenomena pem­berantasan korupsi yang terjadi di berbagai negara. “Acara ini sangat bagus untuk meng­etahui sampai sejauh mana pem­beran­tasan korupsi di tingkat du­nia te­lah dilakukan, dan apa saja ken­dala yang dihadapi oleh lem­baga serta penggiat anti korupsi serta bagaimana mencari solusi yang tepat untuk menyele­saikannya,” ujarnya.

Menurut Johan, acara tersebut akan dihadiri pula oleh Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin. Sehi­ngga, lanjut dia, acara ter­sebut bukan hanya sebagai ajang untuk para aktivis, tapi juga untuk lembaga independen pemberan­tas korupsi. “Pak Jasin besok akan menghadiri acara tersebut. Acara itu juga untuk menjalin kerja­sama dengan KPK dari luar negeri. Sehingga pertukaran infor­masi akan sangat mudah tercapai. Saat ini KPK Indonesia juga telah bekerjasama dengan beberapa KPK dari luar negeri,” ucapnya.

Mengenai isu pelemahan terha­dap KPK yang akan dibawa ke kon­ferensi tersebut, Johan me­nam­bahkan, hal itu sah-sah saja selama ada bukti yang konkrit. “Silakan saja, tetapi perlu didu­kung dengan data,” katanya.

Ada Sesuatu yang Janggal
Ilham Saenong, Manager Anti Corruption Information Center TII

International Anti Cor­ruption Conference ke-14 di Bang­kok, Thailand merupakan konferensi anti korupsi yang mempertemukan seluruh akti­vis, peneliti serta lembaga inde­penden pemberantasan korupsi. Acara itu akan mengusung tema “Restoring Trust: Global Action For Transparency” atau yang bisa disebut dengan keper­cayaan publik terhadap peme­rintah.

“Di era transparansi ini, meng­­embalikan kepercayaan pub­lik bukanlah hal yang mu­dah. Hal itu membutuhkan tin­da­kan nyata dari semua elemen, ter­utama pemerintah,” kata Ma­nager Anti Corruption Informa­tion Center TII, Ilham Saenong di kantor TII, Jakarta.

Menurut Ilham, isu yang akan diangkat dalam konfrensi itu antara lain pelemahan terha­dap KPK. Ilham menuturkan, KPK yang merupakan lembaga independen saat ini sedang mengalami distorsi akibat teka­nan dari kanan kiri. “Kita priha­tin, indeks pemberantasan ko­rup­si kita di mata dunia, poin­nya hanya 2,8, masih sama seper­ti tahun sebelumnya dan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, berarti ada se­suatu yang janggal di sini,” katanya.

Menurut Ilham, Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai macam bentuk ham­batan dalam menangani pembe­rantasan korupsi. “Beberapa kasus korupsi tidak ditangani secara tuntas,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Ilham, konferensi yang diadakan setiap dua sampai empat tahun sekali itu, diharapkan menjadi masu­kan bagi pemerintah untuk menin­daklanjuti penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. “Kita tidak mau Indonesia menjadi negara yang dipenuhi tangan-tangan koruptor, selain itu kita juga meminta ketegasan pemerintah untuk mengapre­siasi penyelesaian kasus korup­si sampai tuntas,” tandasnya.

Ilham menambahkan, masya­ra­kat juga perlu mengawasi jalannya pemerintahan. Soal­nya, dengan dilakukan peng­awa­san oleh publik, maka per­wuju­dan good government di Indonesia akan mudah dicapai.

KPK Masih Lemah Lakukan Pencegahan Korupsi ke Pejabat
Yahdil Harahap, Anggota Komisi III DPR

Konferensi internasional anti korupsi ke-14 di Bangkok direspons positif oleh anggota Komisi III DPR. Pasalnya, aca­ra tersebut bisa menjadi ajang untuk mengetahui dan juga pertukaran informasi mengenai strategi pemberanta­san korupsi.

“Saya sangat apresiasi acara se­perti itu. Dengan mengangkat tema-tema yang sedang hangat dibicarakan, tentunya akan me­nam­bah wawasan juga bagi KPK dan lembaga penggiat anti ko­rupsi tersebut,” kata anggota Ko­misi III DPR, Yahdil Hara­hap.

Menurut Yahdil, suatu lembaga pemberantasan korup­si di negara manapun pasti  men­da­patkan reaksi perlawa­nan dari lawan-lawannya. Ma­ka­­nya, lanjut Yahdil, acara ter­se­but digunakan sebaik mung­kin untuk mengetahui bagai­mana strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi. “Saya rasa sangat wajar jika ada suatu lembaga pemberantas korupsi tidak disukai oleh suatu pihak atau oknum tertentu, sehingga terkesan sedang dilemahkan,” katanya.

Dengan hadirnya KPK dalam acara tersebut, Yahdil berharap lembaga superbodi itu dapat meng­­ambil pelajaran dari lem­baga pemberantasan korupsi di Negara lain. “Jika tidak, maka percuma saja ikut menghadiri acara tersebut,” tandasnya.

Menurut Yahdil, aplikasi dari acara tersebut dapat langsung dipraktikkan di Indonesia yang sedang dilanda masalah korup­si. “Korupsi di Indonesia ini ba­gai­kan hantu yang sedang menakuti semua orang, saya harap ini dilakukan secara nyata oleh KPK nantinya,” ujarnya.

Politisi PAN ini menam­bah­kan, faktor kelemahan KPK sekarang adalah pencegahan ter­ha­dap praktik korupsi. Menu­rut Yahdil, faktor pence­gahan merupakan salah satu poin penting yang harus dilaku­kan. “KPK sangat minim mem­be­rikan penyuluhan anti korup­si ke lembaga-lembaga peme­rin­tahan,” katanya.

Yahdil berharap, pasca sele­sainya acara tersebut, KPK beser­ta lembaga penggiat anti korup­si dapat memberitahukan kepa­da publik mengenai hasil­nya. Soalnya, hal itu merupakan sa­lah satu bagian dari bentuk trans­paransi.   [RM]