Prabowo-Anies Flagships

Rakyat itu roh nyawa dalam paradigmatis membangun suatu bangsa. Sangat terlalu berisiko politik “suicide” bagi Prabowo jika itu hanya omon-omon!

Makanya, rakyat dibela oleh Prabowo mati-matian. Dalam pikiran dan jiwa korsanya mungkin ada keinginan Prabowo agar rakyat pun membelanya sedemikian. Tanpa ragu. Tanpa ada rasa tak percaya! 

Prabowo akan sangat kuat jika dibela dengan keyakinan dan kepercayaan penuh oleh rakyatnya. Bahkan, akan lebih kuat dari kekuatan pemerintahan junta militer otoritarianisme yang paling kuat sekalipun. Semacam Ferdinan Marcos di Plipina atau Polpot di Vietnam silam. Yang bisa saja dibentuknya jika ada niat “mensrea” untuk merusak demokrasi. 

Adagium  “Macan Asia” atau “Naga Asia” pun bakal terwujud jika Prabowo bersama rakyat. Ciri-ciri sinyal menandai kekuatan superior Prabowo bersama rakyat sebagai  “Macan Asia” itu mulai muncul dan bangkit!: 

Tiba-tiba sebagai pembuktian faktanya tak terpungkiri, adalah  dimulai Prabowo mendirikan institusi perekonomian raksasa Danantara, sebagai salah satu institusi perekonomian terbesar di dunia. 

Ini pun mirip dengan RRC ketika Den Xio Ping memulai melakukan restrukturisasi perekonomian secara modernisasi besar-besaran dilakukan.

Dengan berkekuatan awal kapitalisasi Indonesia 1 miliar Dolar AS atau Rp18 ribu triliun. Tujuannya, menandingi segelintir orang dengan pemilikan oligarki konglomerasi yang sudah menguasai 85 persen perekonomian Indonesia. Pun terhadap tengah betapa kencangnya ekspansi pelibatan korporasi mondial asing-aseng.

Langkah awalnya peran  Danantara melalui PT. Danantara Sumber Daya Indonesia secepatnya bekerja diembani tugas khusus. Membuat  aturan protokol ekspor satu pintu hanya untuk tiga komoditi: batu  bara, ferroalloy, dan sawit. 

Masalahnya, selama nyaris dua dekade Indonesia untuk ekspor tiga komoditi itu dirugikan sekitar Rp30 ribu triliun lebih akibat ulah licik melalui transfer pricing, under invoicing dan under counting--mereka kemungkinan hasil persekongkolan cunning triparty oknum birokrat, perusahaan cangkang berdomisili di Singapura dengan oligarki konglomerasi domestik, regional maupun Internasional.

Masih belum apa-apa! Langkah aksi baru ini telah menimbulkan bak gempa menggetarkan di Singapura dan Hainan (telah diresmikan sebagai Hong Kong baru dibuat RRC di Laut Selatan Indochina dekat pula dengan Indonesia). 

Keduanya itu sebagai pusat perdagangan ekspor, keuangan, investasi dan bursa saham salah satu terbesar di dunia. Selama satu dekade Singapura khususnya, selalu menjadi extraordinary boarding buffer Indonesia yang amat “jomplang” selalu menguntungkan mereka. 

Makanya, bagaimana efek dampaknya jika langkah aksi itu diperluas tidak hanya di tiga komoditi itu saja? 

Menyusul dua-tiga tahun ke depan, Indonesia pun tengah merancang komoditi sumber daya mineral energi dan pangan (tidak saja tambang fosil pun terbarukan serta biotek pangan  keberlanjutan). Yang sangat kaya dimiliki Indonesia itu sudah tidak lagi ekspor berupa bahan mentah. Tetapi, bahan jadi produk hilirisasi yang dibuat sebagai hasil pabrikasi manufakturing Indonesia sendiri? 

Plus, sekaligus Indonesia pun akan membuka pusat keuangan mondial sendiri yang tidak akan kalah kompetitifnya dengan service race mereka?

Pengaruh Geopolitik dan Geoekonomi

Asal tahu saja selama ini kemunculan RRC sebagai negara berkekuatan perekonomian baru dunia yang mampu menggeser raksasa Amerika Serikat, sumber kemajuannya bukan berasal dari negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika, Australia atau bahkan Amerika Serikat sendiri. 

Melainkan, berasal dari kawasan negara-negara Asia Tenggara yang memberi kontribusi terbesar di dunia bagi kemajuannnya. Rasanya, Indonesialah yang menjadi economic buffering terkemuka di kawasan ini. Betapa! Bisa dibayangkan berapa jumlah nilai kontribusinya?

Nah, jika Indonesia bisa berkonsolidasi di seluruh lini perekonomiannya itu melakukan buy back. Indonesia bakal bisa mengguncang gempa itu berefek likuifaksi dan tsunami bagi mereka. Tidak  saja Singapura bahkan RRC dan Amerika Serikat sekalipun. Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia baru yang dipandang pula menyusul RRC dan Amerika Serikat.

Sebagai bukti awal langkah aksi maju itu ditandai oleh Indonesia kini Pertamina sudah mampu merevitalisasi teknologi refineringnya. 

Artinya, sudah bisa kembali mengolah BBM jadi sendiri. Setelah nyaris dua dekade selalu mengimpor BBM olahan dari Singapura. Tinggal Indonesia mencari sumber-sumber minyak baru maupun meningkatkan produksi dari kilang-kilang minyak lama yang sudah direvitalisasi itu.

Pun pembuatan minyak solar B50 berbahan alternatif awal oktober 2026 sudah didistribusikan dan digunakan. Itu bisa mengefisiensi subsidi BBM solar saja hingga 70 triliun setahun.

Hanya sayangnya Prabowo tampaknya akan secara khusus perannya difokuskan  untuk membangun perekonomian luar biasa Indonesia melalui Danantara ini--tidak diikuti tiga piranti penting dan amat substantif sifatnya yang sangat dibutuhkan sebagai apa yang disebut Steven Covey strategi “First Thing First”.

Hal utama yang dibutuhkan paling utama dalam kerangka untuk menjadi pondasi fundamental dalam memenuhi kriterium pertumbuhan dan pertambahan perekonomian Indonesia bakal menjadi negara maju tersebut, yakni di  sektor pendidikan, kepastian hukum dan meritokrasi. 

Yang ketiganya kini justru tengah menjadi pemicu terjadinya faktor  “blunder” dan “damage” bagi kelancaran roda pemerintahan Prabowo--maaf, tak fungsional:  No Gibran!

Dikarenakan satu  dekade silam tak disadari Prabowo ternyata terseret oleh ambisiusisme rakus dan serakah rezim  berkuasa Jokowi seolah “memanifestasikan” keberlanjutan hanya mementingkan “ketiga periode terlarang” kekuasaannya dengan mendirikan dinasti politik untuk semata-mata digantikan putra sulungnya.

Ketika Prabowo menerima pinangan rekonsiliasi politik Jokowi bersama Gibran memenangkan Pilpres 2024. Pesta  demokrasi itu ternyata dipenuhi “tricky” permainan cara-cara kotor: cunning, fake, deceptive and stupid! 

Semua itu hasil rekayasa “Grand Legacy” cawe-cawe politik Jokowi. Termasuk, membalak konstitusi “merudakpaksa” MK meloloskan Gibran sebagai calon Wapres itu. 

Jika di pucuk kepemimpinan negara itu di awalnya saja telah merusak prinsip dasar nilai “the good exemplary behavior of elite leader”. Alias, kepemimpinan keteladanan yang baik. Maka, otomatis kepemimpinan yang paradoks dengan keteladanan yang baik itu telah “membunuh” segala kepentingan di sektor pendidikan, kepastian hukum dan meritokrasi: 

Disinyalir di pendidikannya Gibran pun tak pernah lulus SMA. Jokowi pun diduga ijazah kesarjanaan kehutanannya di UGM diduga palsu.

Pun meruntuhkan kepastian hukum dikarenakan tak patut dan tak pantas ditiru kepemimpinan tak mencerminkan kesuriteladan yang baik. Jokowi maupun Gibran telah membohongi, mencurangi dan menipu rakyat. 

Dari sinilah sebenarnya betapa bibit dan benih kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme itu tumbuh sangat subur serta bertunas merusak moralitas dan integritas aparat dan rakyatnya. 

Seperti tengah terjadi kehancuran institusi penegakkan supremasi hukum antara Korps Adhyaksa dan Korps Tri Brata yang tengah viral di medsos maupun publik kini.

Bukannya mereka berpacu dalam upaya pemberantasan kejahatan extraordinary crime KKN. Tetapi, yang sangat memalukan justru malah merekalah pelaku utamanya bak mafia-mafioso “The Godfather” menggerogoti internal keuangan negara! 

Sementara, meritokrasi sesungguhnya sudah “mati” terlebih dahulu ketika pendidikan  tak layak dijalankan dan kepastian hukum itu diabaikan. 

Soalnya, meritokrasi  bukan sekedar sebagai  simbolikum suatu kapabilitas dan kompetensi saja. Tetapi meritokrasi di dalamnya berkumpul pula segala nilai kehormatan, penghargaan, kemampuan, keahlian, kemapanan, kemandirian, reputasi, profesionalitas, kejujuran, kebenaran bahkan keadilan! 

Dua Tokoh Negarawan

Padahal, Indonesia itu telah memiliki dua tokoh kenegarawanan dengan pesona kemampuan flagships yang kepemimpinannya patut dan pantas diteladani oleh rakyat maupun aparaturnya.

Ironisnya, dua personal potensial  flagships itu terpisahkan saling berseberangan dikarenakan pernah bertarung dan bertempur di ajang Pilpres 2024. Yakni, Prabowo Subianto dan Anies R Baswedan.

Namun, keterpisahan dan saling berseberangan keduanya dapat diambil hikmah positifnya jika dianalisis dengan kondisi dan situasi yang ada dalam struktur politik rakyat terkini: 

Prabowo 58 persen dimenangkan oleh mayoritas rakyat yang “kurang melek politik”. Artinya, umumnya diusung dan didukung oleh rakyat di pedesaan. Makanya, kemenangan itu sangat mudah hanya dengan “dipaksakan” oleh cawe-cawe politik Jokowi itu. Dengan adanya tekanan dan dorongan “manipulatif” bansos “pork barrel”, keterlibatan aparat desa, parcok dan paijo, serta amplop serangan fajar “money politics” kontribusi oligarki konglomerasi.

Makanya, Prabowo hendak menebus “kesalahan” itu  dengan program populis kerakyatan, seperti: MBG, KDMP dan Sekolah Rakyat yang memang “masih terlalu dini pelaksanaannya” harus diakui diperlukan perbaikan-perbaikan yang bersifat substansial dan krusial.

Terutama, ketidaktepatan sasaran bagi penerimanya. Yang bila difilterisasi lebih dalam lagi sebenarnya ketiga program itu memang lebih tepat sasaran jika diperuntukkan penerimanya, adalah rakyat miskin dan 3T di pedesaan.

Pun setelah adanya Danantara jangan harap ada lagi perilaku “rent seeking” dari oligarki konglomerasi hitam. Yang  hendak mencoba merusak pesta demokrasi ke depan. Jangan dikira! Danantara bisa pula dikonversi untuk tujuan positif politik demi mewujudkan kesehatan seutuhnya demokrasi!

Sedangkan, Anies, 16 persen yang dikalahkan justru berasal dari kelas menengah perkotaan yang mayoritas sudah melek politik.

Maka, pendukung Anies mereka itu terdiri dari kaum komunitas masyarakat madani yang berekonomi  mandiri; kelas intelektualitas representasi kaum akademisi kampus; komunitas masyarakat amiqus quriae--sahabat peradilan dan pengadilan  berkesadaran hukum, etika, moral dan berkeadilan; para aktivis lingkungan, hukum, dan sosial; kelompok taat religiusitas dari pelbagai agama. Bahkan, dari generasi mahasiswa, terpelajar milenial gen Z dan masyarakat kaum buruh.

Seluruhnya  memiliki daya energi tergerak. Bervisi perintis, pembaharu dan lokomotif perannya. Fungsinya memunculkan daya dorong dan endoorsment terjadinya pergerakan perubahan dinamis. Yang ekuivalen relasi mutualnya akan bermuara di sektor pendidikan, kepastian hukum dan meritokrasi tersebut.

Jadi, jika flagships ini keduanya dipertemukan dan digabungkan dalam kinerja politik kepemimpinan pemerintahan hasilnya akan luar biasa. Tidak saja saling melengkapi. Bahkan, saling fungsional. 

Tidak seperti sekarang, Gibran itu tak fungsional. Hanya semakin melegitimasi pandangan negatif publik bahwa dirinya sebagai wakil Presiden memang tak memiliki kemampuan. No capable, no competence.

Pertanyaannya, secara prospektus politik kapankah keduanya bisa bergabung dan dipasangkan sebagai pemimpin solid Presiden dan wakil Peesiden?

Pertama, bisa saja setelah peradilan Jokowi dan Gibran ingkrah putusan hukumnya. Jokowi tengah  menjalani proses persidangan atas dugaan  ijazah sarjananya palsu. Sedangkan, gugatan terhadap Gibran atas dugaan tak lulus SMA sebentar lagi akan memasuki ranah hukum.

Pemberhentian Gibran lebih baik dilakukan dengan “revolusi damai” melalui peradilan hukum. Ketimbang, melalui proses  pemakzulan dengan empowerment presure melalui  “revolusi anarkis” para pendemo di jalanan yang bakal menuai korban. Itupun bisa terjadi ketika briket hak hukum parlemen (dari hak angket sampai hak menyatakan pendapat) hingga kini seperti “mandeg” dan “tumpul” tak berjalan.

Kedua, melalui pesta demokrasi Pilpres 2029-2034. Dijadikan pasangan calon Prabowo-Anies ini semata-mata demi mempermudah terpilihnya Prabowo ke periode kedua. Mengingat keberlanjutannya dalam memperkuat perbaikan perekonomian fundamental Indonesia melalui Danantara itu. Di samping, peranan Anies yang fungsional untuk memperbaiki dengan merestoratif dan melakukan moratorium di bidang pendidikan, kepastian hukum dan meritokrasi tersebut.

Simbiosis mutualisme kedua kepemimpinan ini bakal mendorong terjadinya  aklamasi dengan kemenangan mutlak. Yang didukung oleh seluruh partai pendukung Kim Plus berikut PDIP bergabung. 

Maka, secara aklamasi pula kedua kepemimpinan itu --yang tak pernah tercetak dalam sejarah politik Indonesia--menerbitkan “Dekrit Presiden” memerintahkan dan mengimplementasi Demokrasi Trias Politika dapat berjalan dengan sempurna. Mewujudkan Indonesia bersih dan maju!

Dan akhirnya dari waktu tersisa satu dekade menuju Indonesia Emas sudah pasti proses kaderisasi kepemimpinan bangsa akan semakin mudah dan mapan. Semapan ketika keempat bidang utama yang paling utama:  sektor perekonomian, pendidikan, kepastian hukum dan meritokrasi sudah termapankan. Hingga, terus semakin dimapankan oleh generasi penerus kepemimpinan bangsanya kelak!

Dairy Sudarman
Pemerhati politik dan kebangsaan