Jika hanya melihat data produksi, hasilnya memang kelihatan luar biasa. Data BPS menunjukkan luas panen padi pada 2025 mencapai 11,32 juta hektare atau naik 12,69 persen dari tahun sebelumnya. Produksi padinya pun melonjak 13,29 persen menjadi 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), yang kalau dikonversi jadi beras untuk konsumsi mencapai 34,69 juta ton.
Tren positif ini terus berlanjut ke awal 2026, di mana produksi Januari diperkirakan mencapai 3,04 juta ton GKG (naik 38,69 persen) dan produksi beras sekitar 1,75 juta ton (naik 38,56 persen). Angka-angka ini jelas menjadi bukti kuat bagi pemerintah untuk mengklaim bahwa produksi pangan kita sukses besar.
Tapi masalahnya, cerita sukses ini jadi terasa berbeda kalau kita bicara soal nasib petani. Ada kontradiksi yang nyata karena ternyata peningkatan produksi tidak otomatis membuat petani lebih sejahtera.
Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 justru turun 0,08 persen menjadi 125,35. Penyebabnya, harga yang diterima petani hanya naik sedikit (0,33 persen), sementara biaya hidup dan modal yang harus mereka bayar naik lebih tinggi (0,41 persen). Singkatnya, daya beli petani malah menurun di tengah panen yang melimpah.
Ini menunjukkan ada yang salah dalam proses penyaluran keuntungan, di mana hasil panen yang banyak belum tentu dirasakan manfaatnya oleh mereka yang menanam di sawah. Keberhasilan yang hanya diukur dari angka produksi pada akhirnya cuma jadi "pemanis" yang tidak menyentuh akar masalah.
Keanehan lain muncul kalau kita bandingkan stok beras dengan harga di pasar. Pemerintah bilang cadangan beras sudah tembus 4 juta ton, bahkan diprediksi bisa mendekati 5 juta ton. Kalau digabung dengan stok di masyarakat dan potensi panen, totalnya bisa sampai 28 juta ton atau cukup untuk kebutuhan 11 bulan.
Logikanya, kalau barang banyak, harga seharusnya turun atau minimal stabil. Kenyataannya, harga beras grosir dan eceran di Februari 2026 malah naik sekitar 0,45 persen dan 0,43 persen. Harga beras medium pun masih anteng di kisaran Rp13.300 hingga Rp13.400 per kilogram.
Hal ini mengindikasikan ada yang tersumbat di jalur distribusi atau struktur pasar kita yang masih bermasalah, sehingga stok melimpah di gudang tidak lantas membuat harga di pasar jadi murah.
Dari sisi anggaran, pemerintah sebenarnya sudah jor-joran. Berdasarkan APBN 2026, anggaran Kementerian Pertanian naik drastis menjadi Rp40,145 triliun, naik sekitar 46 persen atau Rp12,8 triliun dibandingkan tahun 2025. Dari total itu, porsi paling besar (sekitar 59 persen atau Rp23,78 triliun) habis untuk program ketersediaan dan akses pangan.
Sisanya dibagi-bagi untuk manajemen (Rp4,95 triliun), daya saing industri (Rp6,67 triliun), dan cuma sedikit buat pelatihan petani (Rp729 miliar). Fokus anggaran ini terlihat sangat "ngegas" di produksi jangka pendek, tapi kurang investasi di pengembangan kapasitas petani untuk jangka panjang.
Ditambah lagi dengan subsidi pupuk yang mencapai Rp46,87 triliun, total dana yang dikucurkan negara untuk sektor ini hampir menyentuh Rp87 triliun. Dengan dana sebesar itu, kalau kesejahteraan petani tetap jalan di tempat, berarti masalahnya bukan soal kurang uang, tapi soal bagaimana uang itu digunakan.
Masalah distribusi juga masih jadi PR besar. Meski subsidi pupuknya raksasa, di lapangan banyak petani yang belum bisa menebusnya. Di awal 2026 saja, realisasi penebusan pupuk di beberapa daerah bahkan di bawah 10 persen. Belum lagi keluhan soal kios pupuk yang lokasinya jauh dari sawah.
Ini membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat di Jakarta belum tentu bisa berjalan mulus saat sampai di desa.
Di sisi teknis pun ada kendala, seperti program cetak sawah yang terhambat banjir dan akses lahan yang sulit. Ketimpangan kemampuan eksekusi antar daerah ini bikin hasil kebijakan jadi tidak merata.
Satu hal lagi yang perlu dikritik adalah soal pengawasan. Anggaran untuk Inspektorat Jenderal cuma sekitar 0,32 persen dari total anggaran kementerian. Untuk mengawasi dana puluhan triliun rupiah, porsi ini rasanya terlalu kecil dan berisiko memicu inefisiensi atau salah sasaran.
Selain itu, kalau kita bicara soal kedaulatan pangan, data impor kita di awal 2026 ternyata masih merangkak naik. Selama kita masih bergantung pada impor beras, gula, atau bawang putih, narasi swasembada pangan akan terus dipertanyakan kebenarannya.
Secara garis besar, data-data ini menunjukkan kalau sektor pertanian kita sedang tidak seimbang. Kita memang berhasil mencetak angka produksi dan stok yang tinggi, tapi itu belum cukup.
Keberhasilan sebuah kebijakan seharusnya tidak cuma dilihat dari berapa banyak ton gabah yang dipanen, tapi juga dari seberapa sejahtera petaninya dan seberapa stabil harga pangannya.
Kalau anggarannya sudah naik tapi kesejahteraan petani malah turun dan harga di pasar tetap mahal, berarti ada masalah struktural dalam cara kita mengelola pertanian yang harus segera dibenahi.
Tantangan besarnya bukan lagi cuma soal cara menanam lebih banyak, tapi bagaimana hasil panen itu benar-benar jadi berkah buat semua orang.
Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER)
.jpg)
BERITA TERKAIT: