Perhitungan produksi beras nasional tersebut didasarkan pada asumsi perhitungan rendemen konversi Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras sebesar 64,12 persen. Sebuah asumsi yang sebetulnya juga kurang representatif karena hanya didasarkan pada satu musim kemarau di bulan Agustus-September 2025. Apalagi dipengaruhi oleh obsesi untuk penyerapan gabah oleh Bulog yang menurunkan kualitas beras dan otomatis rendemen.
Kalau mau rasional, sebetulnya yang lebih mendekati kenyataan adalah hitungan dari USDA (United State Departement Of Agriculture) yang angkanya sebesar 57,69 persen. Data rendemen USDA ini juga menjadi lebih aman juga bagi kepentingan nasional agar kita tidak bias politik.
Jangan sampai obsesi politik untuk hanya sekedar tunjukkan kinerja namun ternyata membahayakan bagi kepentingan nasional. Menurut saya, Presiden juga mesti menurunkan tim intelijen khusus untuk mengecek ini secara independen. Angka angka yang over confident ini sepertinya sudah mendekati obsesif-dilutif dan politis.
Jangan sampai angka ini kelak menimbulkan gejolak sosial ketika kenyataanya kita justru mengalami defisit. Karena hitungan kami dengan pendekatan yang paling konservatif dengan menggunakan pendekatan basis konsumsi dari USDA dan produksi dari BPS saja masih defisit.
Fenomena "don't count the tail" yang pernah terjadi di Ukraina mestinya jadi pelajaran. Di mana pemerintah optimis kebutuhan susu terpenuhi hanya dengan menghitung jumlah sapi, namun kenyataanya ibu ibu rumah tangga memprotes kelangkaan susu.
Jangan sampai faktanya kita alami defisit pangan tapi data-data yang ditampilkan menutup kenyataan. Ilusi surplus beras ini sebetulnya berbahaya karena jika kenyataannya kita defisit maka juga akan dorong aktivitas impor beras ilegal.
Dalam konteks lebih luas, saya melihat program program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian saat ini juga orientasinya shortcut, dan keberlanjutannya sangat diragukan. Rekayasa kelembagaan dan juga pembiayaan yang memungkinkan petani kita maju juga tidak terjadi.
Nasib petani kita selalu berada di sektor on farm yang tinggi resiko, dan bermargin rendah. Ini artinya dalam perspektif politik juga menjadi ancaman serius bagi kepentingan stabilitas politik nasional.
Sektor bisnis off farm-nya dan bahkan non farm-nya seperti pembiayaan di sektor pertanian tidak menunjukkan daya dukung ke petani. Semua masih dikuasai oleh mafia kartel. Mereka panen tapi tidak panen, terjebak para pengijon.
Sampai kiamat petani kita kalau pola kebijakan yang dilakukan seperti saat ini mereka akan tetap miskin. Informalisasi petani tanpa penguatan kelembagaan petani mendorong guremisasi alias penyempitan lahan dan degenerasi petani. Gambaran kondisi makro yang sesungguhnya terjadi dengan nasib petani ini juga mengancam program kedaulatan pangan Presiden Prabowo.
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
BERITA TERKAIT: