Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga April 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat melakukan sekitar 49 kunjungan ke 28 negara. Dari berbagai lawatan tersebut, Indonesia berhasil memperoleh sejumlah komitmen investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Kunjungan ke Amerika Serikat menghasilkan komitmen perdagangan dan investasi sekitar 38,4 miliar Dolar AS yang mencakup sektor energi, pertanian, manufaktur, mineral strategis, dan teknologi.
Kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan membuka peluang investasi pada sektor energi bersih, baterai kendaraan listrik, hilirisasi industri, kecerdasan buatan, pusat data, dan infrastruktur strategis dengan nilai yang mencapai ratusan triliun rupiah. Berbagai pertemuan dengan pemimpin China, Uni Emirat Arab, Prancis, Inggris, dan negara-negara lainnya juga menghasilkan kesepakatan yang berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global.
Dari perspektif diplomasi ekonomi, capaian tersebut layak diapresiasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, meningkatnya rivalitas geopolitik, dan persaingan antarnegara dalam memperebutkan investasi global, Indonesia tetap mampu menarik perhatian dan kepercayaan para mitra internasional. Kemampuan membangun kepercayaan tersebut merupakan modal penting untuk mendukung agenda hilirisasi, industrialisasi, transformasi ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, serta penciptaan lapangan kerja.
Namun, diplomasi bukanlah garis akhir pembangunan nasional. Diplomasi hanyalah pembuka pintu. Komitmen investasi dan berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani belum secara otomatis menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nilai sesungguhnya dari diplomasi baru akan terlihat ketika seluruh komitmen tersebut berubah menjadi investasi riil, proyek yang berjalan, industri yang beroperasi, lapangan kerja yang tercipta, dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan secara nyata. Inilah tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.
Beberapa hasil nyata memang mulai terlihat. Pada triwulan pertama tahun 2026, realisasi investasi nasional mencapai sekitar Rp498,8 triliun dan menyerap lebih dari 706 ribu tenaga kerja. Sejumlah proyek strategis yang melibatkan investor internasional juga telah memasuki tahap operasional maupun ekspansi. Kompleks petrokimia Lotte Chemical di Cilegon dengan nilai investasi sekitar 4 miliar Dolar AS telah beroperasi dan menjadi salah satu investasi industri terbesar yang berhasil diwujudkan dalam beberapa tahun terakhir. Di sektor kendaraan listrik, pengembangan ekosistem industri yang melibatkan Hyundai dan berbagai mitra strategis lainnya terus berkembang. Beberapa perusahaan besar dari Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain bahkan telah menyampaikan rencana ekspansi investasi lanjutan di Indonesia.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian peluang yang diperoleh melalui diplomasi telah mulai bergerak menuju realisasi. Namun jika dibandingkan dengan besarnya komitmen yang telah diumumkan dalam berbagai kunjungan luar negeri, realisasi tersebut masih berada pada tahap awal. Sebagian besar komitmen investasi masih berada dalam proses studi kelayakan, finalisasi pembiayaan, pengurusan perizinan, penyediaan lahan, maupun sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kondisi ini sebenarnya tidak unik bagi Indonesia. Banyak negara menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana mengubah komitmen menjadi investasi dan mengubah investasi menjadi pembangunan. Pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan bahwa hambatan terbesar sering kali muncul bukan ketika mencari investor, melainkan ketika proyek memasuki tahap implementasi. Regulasi yang tumpang tindih, proses birokrasi yang panjang, kendala lahan, koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, serta ketidakpastian pelaksanaan kebijakan kerap menjadi faktor yang memperlambat realisasi investasi.
Karena itu, setelah berhasil membuka berbagai peluang melalui diplomasi internasional, fokus utama pemerintahan saat ini perlu diarahkan pada percepatan implementasi. Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan perlu memastikan seluruh perangkat pemerintah bergerak dalam satu irama untuk mengawal hasil-hasil diplomasi tersebut hingga benar-benar terwujud di lapangan. Tantangan berikutnya bukan lagi memperoleh komitmen baru, melainkan memastikan komitmen yang sudah diperoleh dapat segera dikonversi menjadi aktivitas ekonomi yang produktif.
Percepatan perizinan, penyederhanaan regulasi, penguatan koordinasi lintas kementerian, sinkronisasi dengan pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap proyek-proyek strategis menjadi faktor yang akan menentukan keberhasilan tahap ini. Semakin cepat proses konversi tersebut berlangsung, semakin cepat pula manfaatnya dirasakan masyarakat dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pertumbuhan industri, dan pemerataan pembangunan.
Selain aspek implementasi, terdapat satu pekerjaan rumah lain yang tidak kalah penting, yaitu komunikasi publik. Selama ini ruang publik lebih banyak disuguhi informasi mengenai kunjungan presiden ke luar negeri, pertemuan bilateral, penandatanganan kesepakatan, dan besarnya nilai komitmen yang diperoleh. Informasi tersebut memang penting karena menunjukkan aktivitas diplomasi yang dilakukan pemerintah. Namun setelah itu, masyarakat sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan tindak lanjut dari berbagai kesepakatan tersebut.
Akibatnya muncul kesenjangan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang diketahui publik. Masyarakat melihat presiden berangkat ke luar negeri dan mendengar angka-angka investasi yang besar, tetapi tidak selalu melihat perkembangan konkret setelahnya. Dalam situasi seperti itu, kritik terhadap intensitas perjalanan luar negeri menjadi sulit dihindari.
Padahal, yang sebenarnya ingin diketahui masyarakat bukan hanya ke mana presiden pergi, melainkan apa yang berubah setelah presiden kembali. Publik ingin mengetahui proyek mana yang sudah berjalan, investasi mana yang sudah terealisasi, berapa lowongan kerja tercipta, berapa tenaga kerja yang telah terserap, hambatan apa yang sedang diselesaikan pemerintah, dan kapan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Karena itu, ruang publik tidak cukup hanya diisi oleh informasi mengenai perjalanan diplomasi dan besarnya komitmen yang diperoleh. Ruang publik juga perlu diisi secara masif, konsisten, dan transparan dengan informasi mengenai progres realisasi hasil diplomasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto perlu menampilkan kepemimpinannya sebagai penggerak utama percepatan realisasi investasi, sementara perangkat komunikasi pemerintah perlu lebih aktif menyampaikan perkembangan konkret yang terjadi di lapangan. Fakta mengenai proyek yang berjalan dan manfaat yang dihasilkan akan jauh lebih efektif membangun kepercayaan publik dibandingkan sekadar membantah kritik yang muncul.
Pada akhirnya, diplomasi yang berhasil bukanlah diplomasi yang menghasilkan angka komitmen terbesar, melainkan diplomasi yang mampu menghadirkan manfaat terbesar bagi rakyat. Komitmen investasi adalah peluang, tetapi realisasi adalah kunci. Diplomasi telah membuka pintu yang lebar bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan. Kini tantangan terbesar Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh peluang tersebut tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, melainkan berubah menjadi pabrik yang beroperasi, kawasan industri yang berkembang, teknologi yang ditransfer, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan yang meningkat.
Jika hal itu dapat diwujudkan, maka berbagai perdebatan mengenai intensitas perjalanan luar negeri akan kehilangan relevansinya. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak menilai keberhasilan seorang presiden dari jumlah perjalanan yang dilakukan atau banyaknya komitmen yang diumumkan, melainkan dari hasil nyata yang berhasil dibangun untuk rakyat Indonesia.
*Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Komunikasi Krisis Universitas Pancasila
BERITA TERKAIT: