Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Transisi Energi Indonesia dan Asta Cita Prabowo-Gibran

Oleh: Hafif Assaf*

Minggu, 21 Januari 2024, 01:36 WIB
Transisi Energi Indonesia dan Asta Cita Prabowo-Gibran
Hafif Assaf/Ist
DEBAT calon wakil presiden yang merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2024-2029 bakal berlangsung di Jakarta pada 21 Januari 2024. Ketiga cawapres peserta pilpres, yaitu Abdul Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Mahfud Md (nomor urut 3), akan kembali beradu visi, misi, program yang akan dijalankan apabila terpilih sebagai wapres.    

Tema dalam debat keempat pilpres itu adalah Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Sebagai sosok yang pernah bekerja lebih dari 12 tahun di industri energi, penulis secara khusus ingin memberikan catatan terkait sektor energi jelang debat nanti.

Catatan ini dibagi ke dalam dua topik utama, yaitu capaian Presiden Joko Widodo terkait isu energi selama memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2014 hingga rencana Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menyikapi isu tersebut.

Capaian Presiden Jokowi

"Kami mendukung transisi energi ke sumber-sumber yang rendah karbon. Akan tetapi, kami harus realistis terkait kecepatannya. Bahan bakar fosil masih akan tetap penting."

Penulis teringat kata-kata itu ketika hendak menuliskan catatan ini. Rangkaian kata di atas disampaikan CEO Cairn Oil & Gas Nick Walker dalam sebuah wawancara dengan S&P Global Commodity Insights, tahun lalu.

Apa yang dikatakan Nick benar. Transisi energi memang telah menjadi komitmen semua pihak di dunia sekarang, tidak terkecuali perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas. Akan tetapi, harus diakui, ibarat perlombaan Formula One, ia tidak bisa berlangsung dalam kecepatan tinggi. Prosesnya berjalan dengan kecepatan yang normal.

Apabila berbicara soal transisi energi, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin telah melakukan berbagai kebijakan. Apalagi, Indonesia berkomitmen mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Salah satunya adalah meningkatkan penggunaan energi baru dan energi terbarukan. Saat ini, pemanfaatan energi bersih di Indonesia baru sekitar 12,6 GW atau 0,3 persen dari potensi yang mencapai 3.687,4 GW, berdasarkan data Dewan Energi Nasional. Pemerintah menargetkan pangsa EBET mencapai 23 persen pada tahun depan.

Kemudian berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya MIneral, pemanfaatan EBET hingga semester I-2023 sudah mencapai 12,7 GW atau 15 persen dari total pembangkit sebesar 84,8 GW. Oleh karena itu, penggunaan PLTS Atap terus digencarkan demi mencapai target tersebut.

Kemudian pemerintah juga mulai melakukan penghentian dini pembangkit listrik berbasis batu bara. Sejauh ini ada empat unit PLTU batu bara yang dimatikan, yaitu PLTU batu bara Suralaya 1, 2, 3, dan 4. Ke depan, masih akan ada lagi PLTU yang dihentikan penggunaannya.

Kebijakan lain adalah mendorong pengembangan kendaraan listrik di tanah air. Terbaru, perusahaan Vietnam, VinFast, telah berkomitmen menanamkan investasi untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia. Kehadiran VinFast akan membuat ekosistem kendaraan listrik lebih berkembang.

Sebelumnya juga sudah hadir dukungan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 79/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Listrik. Semangat pemerintah mendorong investasi dan pengembangan ekosistem industri KBLBB tergambar dalam aturan tersebut.

Selain tiga kebijakan di atas, masih ada lagi sederet kebijakan maupun regulasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong transisi energi. Deretan kebijakan itu masih harus dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024.

Asta Cita Prabowo-Gibran

Dalam berbagai kesempatan, Capres Prabowo menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan fondasi pembangunan yang telah dikerjakan para presiden pendahulunya, termasuk Presiden Jokowi. Baru-baru ini, komitmen itu disampaikannya dalam dialog bersama para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Djakarta Theater, Jumat, 12 Januari 2024.

"Hilirisasi Kami Meneruskan Strateginya Pak Jokowi," begitu kata Capres Prabowo ketika berbicara panjang lebar soal hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi. Tidak hanya hilirisasi di sektor energi, melainkan juga kelautan, pertanian, dan lain-lain.

Terkait energi, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran telah memasukkan poin peralihan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan ke dalam Asta Cita Prabowo-Gibran dalam sub Ekonomi Hijau. Bioetanol dan biofuel menjadi asa Prabowo-Gibran untuk menggenjot energi bersih.

Oleh karena itu, pengembangan food estate akan terus dikerjakan. Sebab, singkong dan tebu menjadi andalan dalam pengembangan bioetanol. Penyerapan tenaga kerja juga bakal masif disertai level keekonomian yang cepat tercapai.

Transisi energi tentu membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, dalam dokumen Asta Cita, Prabowo-Gibran berkomitmen mengalokasikan anggaran masif untuk riset, pengembangan, dan inovasi. Sehingga konsumsi energi bersih semacam panas bumi dan surya bisa kompetetif di masyarakat.

Komitmen Prabowo-Gibran sudah terang. Program-program ini harus dijalankan dengan memanfaatkan tanah-tanah yang rusak dan idle untuk memenuhi kebutuhan energi.

Last but not least adalah RUU EBET yang masih bergulir di parlemen. Ini merupakan salah satu kunci utama dalam menunjang transisi energi di tanah air. Penulis tentu berharap setelah Pilpres 2024 nanti, pembahasan RUU EBET dapat dikebut dan dituntaskan sebelum masa bakti anggota DPR RI periode 2019-2024 berakhir.

Pada akhirnya, transisi energi merupakan keniscayaan. Perlu kerja bersama agar perpindahan ini dapat berjalan baik. Mengutip Nick Walker selaku CEO Cairn Oil & Gas, prosesnya memang belum berjalan dalam kecepatan tinggi, tetapi perlahan tapi pasti, akan sampai ke tujuan.

Sinergi dan kolaborasi yang erat antara kementerian, lembaga, parlemen, hingga pemerintah daerah, adalah mutlak. Oleh karenanya, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan pemimpin yang berpengalaman agar program-program tersebut dapat dieksekusi dengan optimal. rmol news logo article

*Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik, Ketua Umum Relawan ProGib Nusantara (PGN)

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.