Skandal Watergate

Pada 16-17 Juni 1972, lima pria ditangkap di markas besar Komite Nasional Demokrat di hotel dan kompleks perkantoran Watergate, Washington. Pada 10 Oktober 1972, dua jurnalis, Bob Woodward dan Carl Bernstein, mengungkap skandal mata-mata dan sabotase politik besar-besaran oleh Gedung Putih untuk mengupayakan Richard Nixon terpilih kembali.

Ratusan ribu dolar AS dari sumbangan kampanye Richard Nixon disedot untuk membiayai kampanye rahasia guna mengacaukan kubu Demokrat. Terlepas dari kontroversi itu, Nixon terpilih kembali pada 6 November 1972 melawan saingannya dari Partai Demokrat, George McGovern.

Pada 7 Februari 1973, mayoritas anggota Demokrat di Senat membentuk komite untuk menyelidiki kampanye Pemilu 1972. Lantaran gencar disiarkan televisi, skandal itu akhirnya membuat warga AS terhenyak.

Pada 30 April 1973, Jaksa Agung Richard Kleindienst dan dua ajudan presiden--Bob Haldeman dan John Ehrlichman--mengundurkan diri. Sementara itu ajudan ketiga, John Dean, dipecat.

Tanggal 25 Juni 1973, Dean memberitahu komite bahwa Nixon sejak 15 September 1972 mengetahui adanya penyusupan yang ditutup-tutupi itu. Dean mengatakan, Nixon siap menghabiskan hampir satu juta dolar AS menutup mulut si penyusup. Dengan demikian, John Dean menjadi saksi pertama yang langsung mengakui keterlibatan kepala negaranya.

Setelah terpojok, Nixon akhirnya menyerahkan sembilan kaset pada 20 Oktober 1973. Akan tetapi, dua kaset hilang dan percakapan antara Nixon dengan John Dean ajudannya 20 Juni 1972--tiga hari setelah pecahnya skandal Watergate--tidak bisa didengarkan.

Pada 30 Juli Komite Kehakiman DPR memilih tiga alasan pemakzulan Nixon, yaitu menghalangi penyidikan, menyalahgunakan kekuasaan, dan menghina Kongres. Untuk menghindari pemakzulan, Nixon akhirnya mengundurkan diri.

Sebelum itu Presiden Nixon mengakui bahwa ia mengetahui upaya untuk menutup-nutupi skandal itu dan mencoba menghentikan penyelidikan FBI.

Dalam peristiwa ini juga terbongkar fakta mengenai korupsi Partai Republik dalam pengumpulan dana pemilihan, daftar rahasia di Gedung Putih dari lawan-lawan politiknya melalui penyadapan telepon, fitnah yang disebarkan terhadap calon-calon Presiden dari Partai Demokrat, dan fakta-fakta lainnya.

Nixon menjadi presiden pertama AS yang mundur. Pada 8 September 1974, pengganti Nixon, Gerald Ford, memberinya pengampunan total atas skandal Watergate.
 
Merebut Kekuasaan ala Nixon di Zaman Now
 
Nixon besar kemungkinannya mendapatkan kembali jabatan Presiden periode keduanya karena skandal itu. Di negeri kita sudah lama ditengarai penyusupan dan sabotase politik seperti itu dan itu bisa bekerja efektif dengan memanfaatkan orang dalam.

Di era digital, efektivitas itu semakin meninggi dengan bantuan buzzer dan influencer.  Bila dulu Nixon menghabiskan sekitar Rp 15 triliun untuk menutup mulut si penyusup, sekarang dipakai untuk menutup fakta atau mengalihkan isu.

Tidak sampai di situ saja, milyaran dan trilyunan rupiah dihabiskan untuk “memaksa” pemimpin parpol mencalonkan orang tertentu dengan memaparkan data fiktif buatan surveyor berbayar.  Hebatnya, data fiktif ini menjadi pedang bermata dua: memperbesar peluang calon pemimpin boneka dan menutup atau minimal memperkecil peluang pesaing.

Bercermin dari kejadian pemilukada 2020 di kota Pematangsiantar, paslon yang kemudian memenangkan pilwalkot adalah paslon yang memborong 8 Parpol sehingga hanya berhadapan dengan kotak kosong. Dalam Pilpres 2024 bukan tidak mungkin hanya satu pasangan saja melawan kotak kosong.

Benang merah dari cara ini sesungguhnya berangkat dari ketakutan berhadapan dengan pesaing potensial. Ini varian pemilihan pejabat yang paling buruk dari sisi demokrasi karena mengurangi kesempatan kepada pemilik kedaulatan (rakyat) untuk memilih banyak calon.

Harus diingat, salah satu cara memberdayakan masyarakat adalah membiarkan mereka memilih satu dari banyak pilihan. Mereduksi hanya kepada 1-2 pilihan sejatinya bukan memberdayakan, tetapi memperdaya mereka sang pemilik kedaulatan itu sendiri.

Bila didalami, sedari dulu mahasiswa dan aktivis demokrasi bukan hanya berjuang sampai menumpahkan darah mereka untuk memaksa negara membatasi kekuasaan 2 periode dengan durasi per periode 5 tahun, tetapi juga dengan hidden agenda agar rakyat bisa memilih langsung pilihannya dari banyak pilihan yang ada (bukan satu saja).

Intinya, memperpanjang durasi masa jabatan dan/atau menambah periode sesungguhnya merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan para pahlawan reformasi, utamanya keempat mahasiswa yang telah rela menjadi syuhada. Indonesia dan Filipina yang hampir memiliki pengalaman sama bisa jadi teladan pembelajaran.

Di Filipina ada Cory Aquino yang kemudian harus berjuang keras lagi untuk menghentikan niat “kadernya” Fidel Ramos menambah periode masa jabatannya. Indonesia juga memiliki perempuan tangguh bernama Megawati Soekarnoputri.

Namun perjuangan Megawati jauh lebih berat. Sebagai pemimpin visioner, bukan tidak mungkin penempelan kata “perjuangan” pada nama partainya, berangkat dari penerawangan bahwa partainya tetap harus berjuang mempertahankan ideologi Pancasila.

Perjuangan itu sekarang tanpa kehadiran fisik Taufiq Kiemas (TK) suaminya. Bila ada pepatah, “di balik laki-laki sukses ada perempuan hebat di belakangnya”, untuk Megawati kata-kata itu menjadi “di balik perempuan sukses ada laki-laki hebat di belakangnya.”

Sejarah mencatat, Megawati meraih jabatan ketua umum partai dan kemudian menjadi Presiden seperti ayah biologis dan ideologisnya BK tanpa kehadiran BK. Dalam perjuangan itu Megawati memosisikan TK menggantikan BK sambil berkontemplasi (membulatkan pikiran dan perhatian sepenuh-penuhnya) pada pesan-pesan perjuangan BK yang berisi motivasi dan nilai-nilai demokrasi Indonesia yang digali oleh BK.

Bila dulu BK berjuang melalui Partai Nasional Indonesia, sejak 1993/1994 Megawati melanjutkannya melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama TK hingga 8 Juni 2013 seraya mengabadikan nilai-nilai yang dtinggalkan BK dan TK, termasuk tidak pernah mengabaikan pesan amat penting TK kepada Rizal Ramli yang dikonfirmasi kebenarannya oleh putrinya Puan Maharani.

Sejarah akan mencatat, meskipun Megawati pernah menjadi seorang kepala negara, beliau akan tetap menghormati suaminya sebagai kepala keluarga. Sebagai perempuan Indonesia yang muslimah, Megawati mustahil mengabaikan pesan teramat penting itu, ia justru mengabadikannya dalam sanubarinya dan pada saat yang tepat akan memenuhi pesan dari suaminya yang tentu sama visionernya dengannya.

Sebagai seorang visioner, TK tentu sudah membayangkan bahwa perjuangan mewujudkan cita-cita BK dan para pendiri bangsa sesudah mereka pergi ke pangkuan Allah tidak akan pernah ringan.  Perjuangan itu memerlukan tambahan tenaga dari kader nonpartai.

Tenaga tambahan ini bukan hanya menambal kekurangan yang ditinggalkan para “Brutus”, tetapi juga dapat memicu dan memacu rakyat yang berkehendak baik untuk bersama-sama menyingsingkan lengan baju berjibaku berjuang memajukan Indonesia.

Penulis adalah Dosen Universitas Katolik Santo Thomas