Dalam penanganan tersebut, Gibran meminta dokter pribadinya tetap berada di Karo untuk memantau kondisi korban dan berkoordinasi dengan rumah sakit. Setelah menjalani evaluasi, salah satu korban kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Wahyu Ario Pratomo, menilai langkah Gibran tersebut merupakan respons yang tepat. Namun, menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti setelah kunjungan dilakukan.
“Kunjungan Wakil Presiden Gibran langsung ke Karo sebagai langkah yang penting dan tepat, terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Wahyu.
Menurut Wahyu, pemulihan korban harus menjadi ukuran utama tindak lanjut pemerintah. Hal itu tidak hanya mencakup kondisi fisik selama perawatan, tetapi juga pemeriksaan lanjutan dan kondisi psikologis anak.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut, tetapi mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis, serta kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali bersekolah secara normal,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan penyebab kejadian melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, serta pengawasan keamanan dan higienitas makanan.
Dengan begitu, penanganan tidak hanya berakhir pada pemulihan korban, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistem MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Jadi, saya menilai kehadiran Wapres merupakan respons yang baik, tetapi keberhasilannya baru dapat diukur apabila kunjungan tersebut menghasilkan pemulihan korban secara tuntas, pertanggungjawaban yang jelas pada penyebab keracunan, serta perbaikan sistem MBG, agar kejadian serupa tidak berulang,” kata Wahyu.
BERITA TERKAIT: