GMNI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie, Ini Sebabnya

DPP GMNI secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total hingga mempertimbangkan opsi pencopotan (reshuffle) Menhan dari posisinya.

Kritik tajam ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPP GMNI, Abdur Rauf Wattimury. Ia menilai respons Menhan yang menyebut penyelesaian Karhutla "tergantung masyarakat Indonesia" adalah bentuk pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab, nir-empati, dan mencerminkan sikap cuci tangan dari kewajiban dasar negara.

"Kami mengecam keras pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Menggantungkan penyelesaian bencana ekologis seperti Karhutla kepada masyarakat adalah sikap acuh tak acuh yang memperlihatkan kelalaian fatal. Negara dibekali anggaran, instrumen hukum, serta kekuatan armada, tetapi saat krisis terjadi, Menhan justru melempar beban tanggung jawab ke pundak rakyat," tegas Abdur Rauf dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 6 September 2026.

Menurut dia, posisi Menteri Pertahanan memegang peranan vital dalam sistem ketahanan nasional—yang mencakup perlindungan ruang hidup masyarakat dari ancaman bencana ekologis secara sistematis. Pola komunikasi dan cara pandang Menhan yang memindahkan beban kewajiban ke publik dianggap dapat merusak kewibawaan pemerintah serta meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penanganan Karhutla.

"Pernyataan tersebut membuktikan minimnya kepekaan dan efektivitas kepemimpinan dalam merespons krisis. Jika seorang pejabat tinggi negara tidak lagi mampu menunjukkan komitmen kepemimpinan yang solutif, maka tidak ada alasan bagi Presiden untuk membiarkannya bertahan di jajaran kabinet," lanjutnya.

Atas dasar tersebut, Badan Penanggulangan Bencana DPP GMNI menyampaikan tiga poin tuntutan tegas yakni pertama Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan mencopot Sjafrie Sjamsoeddin dari jabatan Menteri Pertahanan apabila tidak menunjukkan itikad pembenahan serta kinerja konkret dalam penanganan bencana, 

Lalu yang kedua meminta pemerintah berfokus pada penegakan hukum tegas dan transparan terhadap aktor-aktor korporasi besar yang menjadi dalang utama perusakan lingkungan dan Karhutla, alih-alih menyalahkan masyarakat.

Terakhir, DPP GMNI Mendorong konsolidasi kepemimpinan kabinet yang peka krisis, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kabinet Kerja Presiden Prabowo membutuhkan sosok pejabat yang siap memikul tanggung jawab dan menghadirkan solusi nyata di lapangan, bukan pejabat yang buang badan saat rakyat sedang mengecap dampak kabut asap dan kerusakan lingkungan," pungkas Abdur Rauf.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyatakan target karhutla bisa padam bergantung pada masyarakat Indonesia. Sebab, penanganan karhutla membutuhkan gotong royong semua pihak.
Mulanya, Sjafrie menjelaskan anggaran Kemhan terdiri atas dua target, yakni target program dan target dinamis. Menurutnya, karhutla dan bencana alam masuk dalam target dinamis.

Target program sudah dialokasikan, tapi target dinamis seperti kebakaran hutan, gempa bumi, ini juga akan kita memperoleh bantuan dari negara kepada anggaran pertahanan untuk kita akselerasi bantuan yang bisa kita berikan dalam mengatasi bencana gempa bumi dan bencana kebakaran hutan ini," kata Sjafrie usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 31 Agustus 2026. 

Sjafrie kemudian menyebut karhutla bisa padam bergantung pada masyarakat Indonesia dan gotong royong semua pihak.

"Target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Jadi kita harus bergotong royong mengatasi ini semuanya, ya. Tadi saya sudah kasih tahu, itu pengusaha-pengusaha yang punya alat berat, alutsista, helikopter water bombing, berbantuan kepada BNPB, ya," tandasnya.