Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pengumpulan para pakar dan pengamat pemilu dalam agenda
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk
Analisis Akar Permasalahan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Merlyn Park Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Agustus 2026.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda membeberkan, pemicu utama munculnya PSU tidak semata-mata bertumpu pada persoalan teknis di hari pemungutan dan penghitungan suara (pungut hitung). Celah kerawanan justru sering kali terbentuk jauh sebelum tahapan pencoblosan dimulai.
"Akar masalah PSU tidak hanya terkait ketidakprofesionalan, ketidaknetralan, atau persoalan integritas jajaran penyelenggara pada saat pungut hitung. Bisa saja akar masalahnya sudah muncul jauh hari sebelum tahapan pemungutan suara berlangsung," tegas Herwyn.
Herwyn menyoroti potensi pelanggaran fatal yang kerap luput dari perhatian sejak masa pencalonan hingga tahapan kampanye. Praktik culas seperti politik uang, menurutnya, menjadi salah satu peledak yang sangat memengaruhi legitimasi proses hingga hasil akhir pemungutan suara.
Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen memetakan seluruh indeks kerawanan dan menyusun rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem Pengawas Pemilu (Panwas) hingga tingkat
ad hoc menuju Pemilu 2029.
Forum diskusi tersebut menghadirkan jajaran pakar lintas sektor. Di antaranya mantan Anggota KPU RI Endang Sulastri, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, serta Ketua Umum Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) yang juga Jurnalis Kantor Berita Politik RMOL, Achmad Satryo Yudhantoko.
BERITA TERKAIT: