Sumbat Kebocoran Transfer Pricing, OJK Lantik Deputi Komisioner BMKS

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Langkah strategis ini menjadi tumpuan besar pemerintah dalam membenahi tata kelola perdagangan serta menghentikan kebocoran penerimaan negara dari sektor komoditas vital.

"Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Bapak Presiden menaruh harapan besar bahwa bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama menyangkut praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa," tegas Friderica usai melantik Henry Rialdi.

Friderica menyoroti ironi posisi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis dunia, namun belum mengantongi manfaat ekonomi yang optimal. Penyebab utamanya, mekanisme pembentukan harga penentu (price discovery) justru masih bergantung pada pasar luar negeri.

Kehadiran BMKS yang diawasi langsung oleh OJK diresmikan untuk mendorong keterbukaan harga di dalam negeri, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan Indonesia meraup nilai tambah dari kekayaan alamnya. Mandat khusus ini bahkan secara eksplisit disinggung Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.

"Kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari penyiapan Peraturan OJK (POJK), skema pengaturan, hingga pengawasan ketat agar kehadiran BMKS memberikan hasil optimal sesuai mandat UU P2SK," jelas Kiki, sapaan akrab Friderica.

Pengangkatan Henry Rialdi menjadi batu pijakan awal OJK dalam merancang ekosistem BMKS yang kredibel, teratur, transparan, dan berintegritas.

Lewat penguatan kelembagaan ini, OJK berkomitmen membangun iklim perdagangan komoditas yang sehat guna mengikis celah kecurangan sistemis sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat luas.