Menurut Gus Lilur, ketua umum terpilih memiliki hak prerogatif sekaligus tanggung jawab untuk menentukan komposisi kepengurusan berdasarkan kapasitas dan rekam jejak kader. Dia menilai, penempatan figur dalam kepengurusan PBNU semestinya tidak didasarkan pada stigma masa lalu maupun afiliasi politik tertentu.
"Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit," ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 September 2026.
Dia mengatakan, PBNU membutuhkan jajaran pengurus dengan kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang mampu menjawab tantangan organisasi ke depan. Terkait munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur meminta publik tidak terburu-buru mengaitkannya dengan kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, rekam jejak Lukman Edy di pemerintahan maupun organisasi dapat menjadi pertimbangan objektif dalam penyusunan kepengurusan.
"Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional," katanya.
Gus Lilur menegaskan, kinerja dan komitmen terhadap khittah NU harus menjadi ukuran utama dalam menilai setiap figur yang masuk dalam jajaran PBNU.
"Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif," tegasnya.
PBNU Bukan PWNU Jawa TimurSelain profesionalisme, Gus Lilur mengingatkan pentingnya keterwakilan kader dari berbagai daerah dalam struktur PBNU. Dia menilai, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, PBNU tidak boleh hanya merepresentasikan satu wilayah tertentu.
"PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional," jelasnya.
Menurut Gus Lilur, kader-kader potensial dari berbagai wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan daerah lainnya harus mendapat ruang dalam kepengurusan.
"Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya," sambungnya.
Dia meyakini, komposisi kepengurusan yang mencerminkan keberagaman daerah akan memperkuat legitimasi PBNU sekaligus memudahkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah.
Gus Lilur juga mengajak seluruh elemen NU memberikan kesempatan kepada Gus Kikin untuk menjalankan mandat hasil muktamar tanpa dibebani polemik politik yang spekulatif.
"Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif," ujarnya.
Dia berharap Gus Kikin dapat membentuk kepengurusan yang solid, inklusif, dan mampu membawa PBNU menjawab tantangan organisasi ke depan.
"Mari berikan kepercayaan penuh kepada Gus Kikin untuk membina tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam'iyah," tutupnya.
Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur mendukung Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyusun kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara profesional, egaliter, dan representatif secara nasional. 
BERITA TERKAIT: