Puan Maharani: APBN Ribuan Triliun Tak Bermakna jika Belum Menjawab Urusan Rakyat

Begitu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. 

Adapun, Rapat Paripurna kali ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR.

Puan menegaskan bahwa APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. 
 
Ia pun membeberkan kenaikan APBN dari tahun ke tahun. Tercatat sejak tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 triliun, tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun. Artinya, dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat.
 
Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun, atau naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. 
 
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” ungkap Puan. 

Legislator PDIP ini pun menyatakan bahwa tidak ada satupun yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Sebab menurutnya, angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar.  
 
“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan; seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya; atau urusan rakyat lainnya,” tegasnya.

“Angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” imbuh Puan.
 
Oleh karena itu, Puan menyebut APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan.

“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” pungkasnya.