Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Kajian mendalam diperlukan guna memastikan penggabungan benar-benar meningkatkan efektivitas kerja pemerintah, bukan sekadar formalitas.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Puan menegaskan, parlemen pada dasarnya terbuka mendukung kebijakan tersebut selama berdasar pada analisis mendalam yang membuktikan efisiensinya.
“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut,” tambahnya.
Politikus PDIP ini mewanti-wanti agar hasil pengkajian memuat dasar urgensi serta manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat dan mitigasi bencana.
“Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” pungkas Puan.
Wacana penggabungan ini sebelumnya dilempar Presiden Prabowo Subianto merespons rentetan bencana alam yang menimpa sejumlah wilayah di tanah air.
"Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi diintegrasikan dengan BMKG. Tapi, ya, nanti kita bahas itu," kata Prabowo dalam rapat terbatas secara virtual, Senin, 7 September 2026 kemarin.
BERITA TERKAIT: