APBN 2027 Harus Berorientasi pada Kesejahteraan dan Daya Beli

Hamid mendorong kementerian dan lembaga untuk menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan kebijakan APBN 2027.

“Untuk 2027 ini, terutama kepada kementerian dan lembaga, harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kuat dan inklusif,” ujar Hamid di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Selain pertumbuhan ekonomi, Hamid menekankan agar setiap program dan anggaran pemerintah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, seluruh kebijakan kementerian dan lembaga harus diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan oleh rakyat.

“Setiap program atau setiap anggaran yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga itu harus bermuara atau berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Hamid juga menyoroti pentingnya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu. Menurutnya, perlindungan daya beli perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan fiskal 2027.

“Yang ketiga, ini menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, di tengah-tengah kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu,” katanya.

Hamid berharap ketiga hal tersebut menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga dalam menjalankan APBN 2027, sejalan dengan arahan Presiden mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, arah kebijakan tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan amanat rakyat.