Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun pada 2027. Anggaran tersebut tersebar di pemerintah pusat dan daerah serta digunakan oleh berbagai kementerian.
"Kita melihat Rp824 triliun ini, kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke APBD. Yang di pusat itu dari berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Dikti, ada yang di Kementerian Agama, ada juga di kementerian lain yang lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta, dikutip Jumat, 25 September 2026.
Menurut Suahasil, besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pendidikan nasional, termasuk efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang selama ini ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN.
Evaluasi itu antara lain akan mempertimbangkan capaian pendidikan nasional, mulai dari angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), hingga skor Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).
"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" ujar Suahasil.
"Kita tahu output kita, angka partisipasi kasar sekian, angka partisipasi murni sekian, PISA skor kita sekian, dan seterusnya," lanjutnya.
Dari evaluasi tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan pemerintah untuk menyusun grand design pendidikan secara lebih komprehensif. Desain tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" tuturnya.
Suahasil menambahkan, grand design tersebut akan melihat seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.
Pemerintah juga akan mengkaji berbagai program dan lembaga yang telah berjalan dalam ekosistem pendidikan nasional, termasuk Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, sekolah terintegrasi, hingga program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita. Kita sedang kerjakan dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," sambungnya.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan pemerintah masih mengerjakan desain tersebut dan belum merinci kebutuhan anggaran khusus untuk program pendidikan gratis.
"Kita sedang kerjakan, dan pasti akan kita sampaikan ke masyarakat," tandasnya.
Pemerintah mulai menyusun grand desain pendidikan nasional sebagai pijakan untuk mewujudkan akses pendidikan gratis yang didorong Presiden Prabowo Subianto. 
BERITA TERKAIT: