Proyek MASTRAN, Kemenhub Garap BRT Cekungan Bandung Senilai Rp1,3 Triliun

Groundbreaking oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ini menjadi fondasi awal pembangunan fisik Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung.

Menhub menegaskan, hadirnya BRT merupakan strategi pemerintah mengurai kemacetan dan menjawab tantangan mobilitas metropolitan yang terus berkembang.

"Groundbreaking hari ini menjadi tonggak penting mewujudkan layanan transportasi publik yang modern di Kawasan Cekungan Bandung. Kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, dan terintegrasi," ujar Menhub Dudy.

Proyek MASTRAN di Cekungan Bandung bakal melayani lima daerah sekaligus, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Tahap awal pengembangan mencakup pembangunan jalur khusus sepanjang 21 kilometer, 34 stasiun BRT, 18 rute direct service, 719 bus stop, hingga ratusan armada bus terintegrasi.

Secara total, program MASTRAN nasional ditopang anggaran Rp3,8 triliun dari pinjaman Bank Dunia sebesar 224 juta Dolar AS, Agence Francaise de Developpement (AFD) 40 juta Dolar AS, serta APBN. Khusus infrastruktur BRT Cekungan Bandung, alokasi investasinya menelan Rp1,3 triliun.

Berdasarkan kalkulasi Bank Dunia, BRT Cekungan Bandung diproyeksikan mampu melayani 99 ribu penumpang per hari, memangkas waktu tempuh 11 persen, serta menekan emisi karbon hingga 196 ribu ton CO2.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota setempat guna menjamin tarif tetap terjangkau.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut positif dimulainya proyek modernisasi transportasi publik tersebut.

"Ini kebahagiaan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita memasuki era baru di mana transportasi publik menjadi kebutuhan dasar," kata Dedi.

Acara tersebut turut dihadiri jajaran kepala daerah Bandung Raya, di antaranya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta perwakilan World Bank dan AFD.