Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi salah satunya. Dia mengatakan, salah satu dugaan yang sering dibicarakan adalah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei. Kondisi tersebut, berpotensi membuat hasil survei memiliki pola yang serupa.
"Mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga seringkali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan sebagian lembaga survei menggunakan enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan," ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Senin 3 Agustus 2026.
Ia menilai persoalan utama bukan semata-mata berada pada lembaga survei, melainkan pada dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah.
"Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan," katanya.
Muslim menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai "mafia survei politik".
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut metodologi penelitian, tetapi telah menyentuh aspek etika demokrasi.
Ia berpendapat, survei yang semestinya berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk memotret preferensi masyarakat dapat berubah menjadi alat pembentukan opini publik apabila prosesnya tidak dijalankan secara independen.
"Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat," tandasnya.
Praktik survei politik di Indonesia tengah menjadi sorotan. Kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengumpulan data. 
BERITA TERKAIT: