Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud menilai, pernyataan Hashim terkait upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo harus dipandang sebagai peringatan dini bagi seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, setiap dinamika politik merupakan hal yang wajar. Namun, segala bentuk upaya yang mengarah pada tindakan inkonstitusional tentu tidak dibenarkan, dan harus disikapi secara serius oleh negara.
“Pernyataan ini sebaiknya tidak langsung menimbulkan kepanikan, tetapi justru menjadi alarm bagi kita semua untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi,” ujar Irvan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 14 April 2026.
Ia menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini memiliki legitimasi kuat dari rakyat melalui proses pemilihan umum (Pemilu) yang sah pada tahun 2025 lalu.
Oleh karena itu, Irvan memandang setiap perbedaan pandangan politik seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi.
"Bukan melalui cara-cara yang dapat merusak tatanan negara," tuturnya.
Lebih lanjut, Irvan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri serta tidak terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Momentum ini justru harus kita jadikan sebagai penguatan komitmen kebangsaan. Stabilitas politik adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” demikian Irvan menambahkan.
BERITA TERKAIT: