Langkah ini diambil di tengah dugaan keterlibatan oknum BAIS TNI dalam aksi kekerasan tersebut.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, pergantian Kabais bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani persoalan hak asasi manusia (HAM), bahkan ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat negara.
“Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, tetapi indikasi adanya gangguan dalam sistem kontrol intelijen. Karena itu, langkah cepat mengganti pimpinan menjadi penting untuk memulihkan kendali dan kepercayaan,” kata Amir, dikutip Jumat 27 Maret 2026.
Menurut Amir, dalam perspektif intelijen, keputusan tersebut memiliki makna strategis yang luas, baik untuk konsolidasi internal maupun pesan politik ke publik dan dunia internasional.
Amir menjelaskan bahwa pergantian Kabais merupakan bentuk penegasan disiplin dalam tubuh intelijen, di mana setiap operasi harus berada dalam kendali komando dan sesuai dengan hukum.
Dugaan keterlibatan oknum dalam kasus ini, jika terbukti, mencerminkan adanya potensi kelemahan dalam pengawasan internal serta risiko fragmentasi komando yang tidak bisa dibiarkan.
Di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai sebagai sinyal politik yang kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan mentoleransi praktik impunitas dalam pelanggaran HAM.
Dalam konteks global, kata Amir, komitmen terhadap HAM menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi Indonesia di mata internasional, termasuk dalam kerja sama pertahanan dan hubungan diplomatik.
“Prabowo sedang membangun positioning bahwa Indonesia tetap demokratis, kuat secara militer, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM. Ini penting dalam lanskap geopolitik saat ini,” kata Amir.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan mengganti Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo. 
BERITA TERKAIT: