Bendahara negara itu mempertanyakan keputusan lembaga pemeringkat internasional itu tentang indikator penilaian kondisi ekonomi Indonesia.
"Jadi kalau saya ngitung-ngitung, sepertinya memang mereka ini sudah dengan konsep di kepala bahwa memang ada kelemahan struktural di anggaran kita. Nggak tahu lihat yang dari mana," kata Purbaya kepada wartawan dalam acara Buka Bersama pada Jumat, 6 Maret 2026.
Menurut Purbaya, berbagai indikator makro ekonomi Indonesia justru masih berada pada kondisi yang relatif aman.
Purbaya mengatakan, jika dilihat dari berbagai rasio utama seperti utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun defisit terhadap PDB, posisi Indonesia masih terjaga dengan baik.
“Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan kita juga aman bahkan kita tertinggi di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” ujar Purbaya.
Menurutnya, beberapa negara di kawasan justru memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dengan tingkat defisit yang lebih tinggi. Purbaya mencontohkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang defisitnya berada di atas 4 persen.
Namun demikian, Indonesia justru menjadi sorotan lembaga pemeringkat tersebut. Ia menduga kondisi tersebut bisa jadi dipengaruhi faktor persepsi terhadap pemerintahan yang relatif baru.
"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin ini masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru jadi mereka sangka jangan-jangan Menteri Keuangan ga bisa ngitung," katanya.
Ia menilai langkah pemerintah dalam mengendalikan tekanan ekonomi pada 2025 merupakan pencapaian yang cukup baik. Menurutnya, stabilisasi ekonomi dilakukan tanpa melampaui batas fiskal yang telah ditetapkan.
“Kalau kita lihat cara Pemerintah Indonesia mengendalikan kegaduhan ekonomi tahun 2025 kemarin sebetulnya luar biasa, tanpa menembus batas fiskal kita bisa membalik ekonomi yang tumbuhnya tertinggi, bahkan mengalahkan China,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih ada kekhawatiran dari lembaga pemeringkat terkait sejumlah aspek, salah satunya potensi risiko pada penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai.
Purbaya memastikan pemerintah akan memperbaiki kinerja penerimaan negara, termasuk dengan melakukan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Tapi kewajiban kita adalah memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan mereka tidak terjadi dan ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat lagi,” tegasnya.
Ia pun optimis pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini dapat mencapai kisaran 5,5 hingga 6 persen.
“Paling tidak memberi impresi awal bahwa pertumbuhan di sini berkesinambungan dan tidak membahayakan fiskal. Kami akan atur betul supaya itu terjadi,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: