Sigap Tangkal Disinformasi, Letkol Teddy Jaga Citra Pemerintah dari Salah Paham

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Senin, 23 Februari 2026, 19:34 WIB
Sigap Tangkal Disinformasi, Letkol Teddy Jaga Citra Pemerintah dari Salah Paham
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
rmol news logo Maraknya disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi tantangan berat bagi tata kelola komunikasi pemerintahan saat ini. 

Terkini, publik dibuat heboh dengan kabarnya longgarnya pelabelan produk halal dari impor produk asal Amerika Serikat ke Indonesia.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan berbagai kesalahpahaman publik merupakan respons yang positif dan krusial.

Menurut Ujang, kehadiran Teddy yang responsif sangat membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menetralisir tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

“Respon cepat dari Seskab Teddy ini membantu pemerintah menanggulangi tuduhan atau kritik yang muncul akibat salah paham. Ini adalah langkah yang baik agar publik memahami persoalan secara utuh," ujar Ujang kepada wartawan, Senin 23 Februari 2026.

Selain menyoroti efektivitas komunikasi, Ujang juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga standar nilai di masyarakat, terutama terkait sertifikasi halal dan kualitas kesehatan. 

Ia menegaskan bahwa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, standar halal adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan.

"Segala sesuatu yang menyangkut standar halal, kelayakan, dan kualitas harus tetap dijaga. Di sinilah nilai kepemimpinan Letkol Teddy terlihat dalam menjaga kedaulatan regulasi tersebut," tambahnya.

Meski mengapresiasi kinerja Teddy, Ujang memberikan catatan konstruktif agar pemerintah ke depan memperkuat sistem komunikasi satu pintu. Ia menyarankan adanya juru bicara khusus yang fokus menangani problematika etika dan teknis di pemerintahan.

"Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima rakyat bersifat tunggal dan akurat, menghindari tumpang tindih komentar antarpejabat di ruang publik, serta memperkuat wibawa pemerintah dalam menghadapi krisis informasi," pungkasnya.rmol news logo article
Konten iklan di bawah berasal dari platform DISQUS, tidak terkait dengan pembuatan konten ini

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA