Acara ini diikuti ribuan anggota legislatif dan kepala daerah dari PKS ini menjadi ajang pembelajaran dan penguatan kapasitas pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan yang inovatif dan berpihak kepada rakyat.
Para narasumber yang hadir antara lain Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.
Dalam paparannya, Prof. Eko Prasojo menekankan empat faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan daerah, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem dan institusi, serta nilai budaya.
“Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia karena berkaitan dengan kompetisi, yang ketiga kekuatan sistem dan institusi, dan yang keempat adalah nilai budaya. Kita memiliki semuanya, tetapi masih lemah di sistem dan institusi,” jelas Eko.
Ia mengajak para pejabat publik PKS untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun budaya birokrasi yang efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
“Ketika kebijakan pusat disambut dengan implementasi yang adaptif dan inovatif di daerah, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama para pencari kerja dan pelaku industri lokal," ujar Yassierli.
Ia menutup paparannya dengan ajakan kepada seluruh pejabat publik PKS untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memaparkan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam program pemenuhan gizi nasional.
“Komponen makan bergizi itu ada tiga: pertama bahan baku, kedua operasional, ketiga insentif bahan baku. Pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan yang kami harapkan nanti bisa dikoordinir oleh koperasi dan UMKM,” paparnya.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program ini berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga misi ideologis bangsa.
“Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto punya keinginan kuat untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, semangat koperasi itu adalah semangat yang nilai-nilainya punya korelasi dengan karakter masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap semangat gotong royong dan kebersamaan yang melekat dalam gerakan koperasi dapat dihidupkan kembali oleh para pejabat publik di daerah.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menutup rangkaian sesi dengan paparan tentang peran strategis transmigrasi dalam pemerataan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa program transmigrasi modern kini tidak hanya fokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga pada pengembangan wilayah dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah tujuan.
“Melalui sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah, transmigrasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan yang inklusif, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah-wilayah berkembang,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan hari kedua Bimteknas Pejabat Publik PKS berlangsung interaktif dan penuh inspirasi. Melalui diskusi, paparan, dan dialog tematik, para peserta mendapatkan wawasan strategis untuk mengembangkan pelayanan publik di daerah masing-masing.
Acara Bimteknas akan terus berlanjut dengan berbagai sesi penguatan kapasitas, menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi, akademisi, dan pejabat tinggi negara, guna mewujudkan pejabat publik PKS yang inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025 memasuki hari kedua dengan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari kalangan akademisi dan pemerintahan di Jakarta, Selasa, 4 November 2025. 
BERITA TERKAIT: