DPR Usul Penurunan Tarif Pajak untuk Kurangi Beban Rakyat

Usulan itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Kata dia, kebijakan fiskal ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan penderitaan masyarakat Indonesia.

“Sebuah keinginan Bapak Presiden yang sangat sederhana, harus ada kebijakan agar beban pajak rakyat kecil lebih diringankan pada situasi sekarang," ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.

Legislator Partai Golkar itu memandang, konsumsi masyarakat harus terus dijaga agar daya beli tetap kuat. Karena itu, DPR siap mendukung setiap kebijakan yang bisa mempertahankan kekuatan konsumsi rakyat.

Bahkan, ia mengusulkan agar beberapa produk turunan pertanian yang sudah terkena PPN diberi tarif 8 persen. 

Menurutnya, langkah ini sekaligus memperkuat hilirisasi serta mendukung industrialisasi sektor pertanian.

"Itu bisa menguatkan hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian. Langkah ini pasti memberi dampak tekanan pada penerimaan negara,” katanya.

Masih kata Misbakhun, penurunan PPN dari 11 persen menjadi 10 persen tidak akan berdampak signifikan. Ia menilai pengurangan ini dapat tertutupi oleh kenaikan volume transaksi ekonomi.

"Tarif PPN yang lebih rendah akan mendorong konsumsi masyarakat dan permintaan barang. Kondisi ini akan ikut mendongkrak produktivitas di sektor riil," pungkasnya.