Tunjangan DPR Kontradiktif dengan Efisiensi Prabowo

Menurutnya, langkah ini menimbulkan kontradiksi dalam upaya pemerintah menekan pengeluaran negara. Ia menilai proses penyusunan anggaran di DPR dan Kementerian Keuangan masih kurang ketat.

“Di DPR dan kementerian keuangannya juga dalam memberi kuota anggaran nampaknya penyisirannya kurang kuat. Sehingga tampak berlebihan juga dalam beberapa sektor seperti pemberian mobil dinas yang harganya hampir miliar. Itu untuk apa? Mobil yang dulu itu ada,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa pola pemberian fasilitas baru, khususnya mobil dinas bagi pejabat, justru menunjukkan pemborosan yang tidak perlu.

“Nah yang begini pemborosan yang luar biasa. Setiap ada pejabat baru mobilnya baru,” tegasnya.

Selain itu, Mahfud mengingatkan masih adanya tunjangan rumah untuk anggota DPR. Kondisi inilah, menurutnya, yang memicu rasa tidak puas di tengah masyarakat.

“Demo ini kan muncul dari tunjangan DPR. Jadi benar kalau DPR kemudian banyak dikritik karena taruhlah agak hedonis hidupnya. Jadi kita harus maklumi (kejengkelan) rakyat,” tandasnya.