Ketua Komisi XII DPR Usul Adakan Dirjen Gakkum ESDM

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai, penegakan hukum terhadap para mafia tambang sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang akan muncul. 

“Jadi, saya pikir penegakan hukum yang akan dilakukan itu memang diperlukan untuk menghindari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu terulang di masa yang datang,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 16 Agustus 2025. 

Berkenaan dengan itu, Legislator Golkar ini menegaskan bahwa Komisi XII DPR sudah pernah mendesak dibentuknya Dirjen Gakum pada Kementerian ESDM.

“Dengan Dirjen Gakum ini dapat membantu di dalam bagaimana mengurangi terjadinya hal-hal pelanggaran hukum di dalam proses dan ekosistem pertambangan yang selama ini kita mengandalkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum),” kata Bambang. 

Ia merasa kasihan jika APH semakin dibebani untuk memberantas mafia tambang. Sebab, sudah terlalu banyak persoalan yang harus diatasi oleh APH.

“Maka dengan adanya Dirjen Gakum ini tentu akan membuat kita lebih fokus di dalam bagaimana mengawasi kegiatan pertambangan,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.