Hal itu disampaikan langsung Menkop Budi Arie didampingi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, dan jajaran Kementerian Koperasi usai beraudiensi selama lebih dari 1 jam dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.
"Hari ini kami dari Kementerian Koperasi melakukan audensi dengan KPK, sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu siang, 21 Mei 2025.
“Maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko," tambahnya.
Budi berharap, kerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan KPK membuat program Kopdes Merah Putih bisa kredibel.
"Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan, dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa, dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan," jelas dia.
Usai audiensi ini kata Budi, pihaknya akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK, salah satunya meminta agar pegawai KPK masuk dalam tim Kopdes Merah Putih untuk melakukan saran, dan mitigasi jika ada potensi pelanggaran hukum.
"Karena program ini tujuannya mulia. Kopdes Merah Putih ini program dengan tujuan yang sangat mulia dari Bapak Presiden, yang harus kita kawal dengan baik. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia," terangnya.
Apalagi, lanjut Budi, program Kopdes Merah Putih memerlukan anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp240 triliun.
"Ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi-potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan. Termasuk juga bagaimana perencanaan itu dikawal dengan baik, sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik," pungkasnya.
Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih karena terdapat potensi kerawanan yang tinggi dengan anggaran mencapai Rp240 triliun. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: