Hasil Uji Materi soal DKPP Diharap Cegah Pelemahan-Pembubaran oleh DPR

Hal tersebut diungkap Kuasa hukum Pemohon, Sandi Yudha Pratama Hulu, dalam Sidang Pembacaan Perbaikan, yang digelar di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Mei 2025.  

"Kami hanya ingin menegaskan di halaman 22, bahwa para Pemohon dalam perkara ini juga menyadari dibutuhkan suatu upaya untuk mengawal proses pembahasan RUU Pemilu di ranah pembentuk undang-undang," ujar dia.

Sandi mengungkapkan, para Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XXIII/2025 juga telah mengetahui langkah DKPP secara institusi, yang telah menyampaikan usulan materi RUU Pemilu kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pada tanggal 28 April 2025.

"Akan tetapi, menurut para Pemohon upaya hukum di Mahkamah Konstitusi dan upaya pengusulan materi kepada pembentuk undang-undang, harus dilakukan berdampingan," sambungnya menjelaskan posita tambahan yang dibuat kliennya.

Oleh karena itu, Sandi menyampaikan harapan dari para Pemohon yang berjumlah 4 orang, di antaranya Prof. Muhammad dan Dr. Nur Hidayat Sardini sebagai mantan komisioner DKPP RI, serta mantan tenaga ahli DKPP Ferry Fathurokhman dan Firdaus.

"Sehingga para Pemohon justru berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan penguatan kelembagaan DKPP secara nyata, sehingga pembentuk undang-undang juga tidak akan lagi berfikir untuk melemahkan, bahkan menghapus kedudukan DKPP dalam sistem Pemilu Indonesia," urainya.

"Sebab saat ini di internal DPR RI, selain muncul upaya penguatan DKPP juga terdapat upaya melemahkan, bahkan menghapus eksistensi DKPP, hal tersebut tergambar dalam pernyataan salah satu Anggota Komisi II DPR RI dalam RDP dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada 5 Mei 2025," demikian Sandi menambahkan.