Tak Ada Dwifungsi, Revisi UU TNI Sesuai Prinsip Supremasi Sipil

Revisi UU TNI juga tidak bertentangan dengan demokrasi, hanya menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional.

“Revisi ini bukan langkah mundur reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Budisatrio Djiwandono, Selasa, 15 April 2025.

DPR, kata dia, tetap melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangan. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan bisa memahami substansi utama dari revisi UU TNI.

Substansi revisi UU TNI jauh dari isu yang berkembang, termasuk isu menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

"Dwifungsi TNI tidak mungkin kembali, justru revisi UU ini memberi limitasi anggota TNI masuk dalam jabatan sipil," tambah Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Muhammad Sarmuji.