DPR Soroti Fenomena Liburan Lucky Hakim Tanpa Izin

Bahtra mengatakan, kepala daerah yang hendak keluar negeri seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang intinya harus mendapat izin dari Mendagri. 

"Setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keluar negeri harus mendapatkan izin menteri dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 poin (i) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujar Bahtra kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Selasa, 8 April 2025.

Sebagai mitra kerja, Bahtra menyatakan Komisi II DPR meminta Mendagri untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa mengikuti aturan main yang ada.

Pasalnya, pengecualian yang diberlakukan dalam aturan yang ada adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat bepergian ke luar negeri untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.

"Sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 2 Undang-undang 23 tahun 2014," sambungnya menjelaskan. 

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menyebutkan bunyi Pasal 77 ayat 2 UU Pemda yang juga tegas mengatur sanksi bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin.

"Dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur, serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/wakil walikota" demikian Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu menegaskan.