JK: Kebijakan Presiden Jangan hanya Selesai di Penjelasan

Pernyataan itu disampaikan JK merespons langkah Presiden Prabowo yang kerap mengundang berbagai kelompok masyarakat sipil ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai sejumlah isu strategis.

“Ya itu, memang Bapak Presiden selalu mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diberikan suatu mungkin informasi,” ujar JK dikutip dari siaran ulang Kompas TV, Minggu, 15 Maret 2026.

Menurut JK, sejumlah tokoh dari berbagai kalangan telah diundang untuk berdialog dengan Presiden, mulai dari tokoh agama hingga mantan pejabat negara.

“Seperti mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh Islam, mengundang mantan-mantan Presiden, Wapres, dan juga ketua-ketua partai, atau mengundang mantan menteri luar negeri, bermacam-macam,” sambungnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menilai langkah tersebut merupakan bagian dari komunikasi pemerintah yang baik, terutama untuk menjelaskan isu-isu sensitif kepada masyarakat.

Salah satunya terkait isu bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Saya kira itu juga hal yang bagus supaya mereka diberikan pengertian tentang hal-hal yang sensitif bagi masyarakat, seperti BoP. Namun tentunya itu tidak hanya selesai pada saat diberi penjelasan,” tuturnya.

JK menilai komunikasi yang baik tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan kebijakan yang tepat di lapangan. Kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dijelaskan kepada publik, tetapi juga harus dibuktikan melalui implementasi yang efektif.

“Nanti tetap saja dikritik apabila tetap berlaku. Jadi memang perlu penjelasan, tapi itu tidak berarti selesai sekadar penjelasan, tapi perlu pelaksanaannya yang baik,” demikian JK.