Pasalnya, banyak perantara atau mitra tidak langsung yang terlibat dalam distribusi, yang bisa berisiko menimbulkan masalah seperti yang terjadi sebelumnya.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman, dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Bapanas, Sekjen Kementan, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Hortikultura Kementan, Dirjen Perkebunan Kementan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD beserta anak perusahaan.
"Untuk Bulog, saya rasa memang harus diperketat, tadi disampaikan banyak perantara-perantara lagi tidak langsung mitra-mitranya ini, jangan sampai ya akhirnya sama seperti dulu lagi," ungkap di ruangan rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 24 Maret 2025.
Legislator Nasdem ini juga menegaskan bahwa Bulog perlu melakukan transformasi agar lebih mandiri, tidak bergantung pada pinjaman bank atau sumber daya lain yang justru menambah beban.
“Dan memang Bulog ini harus bertransformasi untuk bisa lebih mandiri, di bawah Presiden ini sebenarnya, supaya jangan beli gabah pakai duit pinjaman bank atau apa yang akhirnya nanti menambah beban lagi Pak Wadirut,” pungkas Arif.
BERITA TERKAIT: