Komisi IV DPR Minta Pemerintah Siapkan Peta Jalan Serapan Gabah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Kamis, 20 Maret 2025, 17:53 WIB
Komisi IV DPR Minta Pemerintah Siapkan Peta Jalan Serapan Gabah
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman/Istimewa
rmol news logo Komisi IV DPR menilai permintaan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar petani melakukan penundaan masa panen, bukan pilihan bijak dalam menampung hasil panen raya Kuartal I tahun 2025 (Februari-April). 

"Pemerintah harus segera merancang peta jalan pembelian produksi gabah kering panen (GKP) petani di masa panen raya, sehingga semuanya bisa terserap dengan optimal dan petani tidak dirugikan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, dalam keterangannya, Kamis, 20 Maret 2025. 

Alex Indra juga merespons kendala pengeringan GKP yang dialami Bulog kantor cabang Kediri dalam mengolah hasil panen petani di wilayah yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. 

Dalam panen di Kuartal I Tahun 2025, GKP petani Kancab Kediri mencapai 450 ton per hari. Sementara, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, produksi gabah selama puncak panen medio Maret hingga April 2025 ini, diperkirakan mencapai 5.600 ton per hari.

"Panen raya ini akan terjadi di seluruh wilayah yang jadi kewenangan Bulog dalam menyerap GKP petani. Kasus di Kancab Kediri ini, jadi pembelajaran berharga agar tak terulang di Kancab lainnya di tanah air," ujarnya.

Ditambahkan Alex, BMKG telah merilis pernyataan agar masyarakat mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina. 

Di mana, akan terjadi potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025. 

"Ancaman La Nina ini merupakan bom waktu bagi petani. Potensi terjadi gagal panen jika dilakukan penundaan masa panen," kata Ketua PDIP Sumatera Barat ini.

Atas dasar itu, Alex meminta kementerian dan lembaga terkait, segera mengkoordinasikan teknis pembelian GKP petani, sehingga bisa segera diolah jadi beras oleh Bulog sebagai operator. 

"Hari ini, petani sudah sangat bergairah dengan adanya kewajiban Bulog membeli gabah petani apapun kualitasnya, sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg," ujarnya.

"Tak elok, kegembiraan petani ini kemudian kita tempatkan mereka pada posisi bahaya. Waktu panennya diminta ditunda, di tengah adanya ancaman La Nina sebagaimana dirilis BMKG," imbuh Alex.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari 2025 ini, masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras, serta pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras. 

Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya pada April dan Mei 2025 ini. Total proyeksi angka tersebut sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau terjadi surplus. 

Dengan total proyeksi produksi tiga bulan pertama di 2025 sebesar 8,59 juta ton, ini akan dapat memenuhi total kebutuhan konsumsi selama tiga bulan yang diestimasikan berada di angka 7,77 juta ton. 

Dengan kondisi seperti itu, akan terdapat surplus 820 ribu ton untuk triwulan pertama 2025. 

Ini tentunya sebuah pencapaian positif dalam memenuhi target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. rmol news logo article
EDITOR: AGUS DWI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA