Sedianya rapat tersebut digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 3 Maret 2025.
“Itu isu saja. Tidak ada dibatalkan yang strategi delapan persen itu,” kata Adies Kadir di Komplek DPR RI, Senayan, Kamis 6 Maret 2025.
Adies menerangkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sedang gencar melakukan efisiensi anggaran dengan menerbitkan Perpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Adies, DPR memberikan kesempatan Kemenkeu dan Menteri PPN untuk merinci kembali anggarannya setelah adanya efisiensi di kementerian dan lembaga untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
“Kita beri kesempatan tiga sampai empat bulan. Enam bulan lah kita beri kesempatan. Baru kita bisa ngomong dengan pemotongan efisiensi,” kata Adies.
Menurut Adies, Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat bukan karena tidak setuju adanya target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Sri Mulyani batal mengadiri rapat lantaran masih harus mengoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas pertumbuhan ekonomi delapan persen seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.
BERITA TERKAIT: