Sehingga dirinya mengajak pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mundur dari jabatannya.
Hal tersebut disampaikan Deddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR bersama pimpinan lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025.
"Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) kerjanya benar, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) kerjanya benar. Malu kita," ujar Deddy.
Politikus PDIP itu merasa malu karena pelaksanaan tahapan Pilkada ada yang cacat hukum, sebagaimana terbukti dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga diperintahkan untuk dilaksanakan PSU.
Di sisi lain, Deddy menyatakan DPR yang memiliki tugas pengawasan hingga penganggaran juga merasa malu, lantaran anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin yang terpilih dari hasil kecurangan.
"Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU tidak merasa bersalah, Pak, tidak tahu lagi saya, Pak," tegasnya di hadapan Ketua KPU Mochammad Afifuddin.
Oleh karena itu, Deddy mengajak pimpinan KPU untuk sama-sama mundur dari jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pilkada 2024 yang memuat persoalan di beberapa daerah.
"Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Karena tanggung jawabannya negara ini. Kek mana kita ini? Saya nggak merasa punya martabat jadi DPR kalau begini hasil pemilunya," tuturnya.
"Pak, jujur saja, Pak/Ibu. Saya enggak punya kemampuan untuk menerima ini kalau begini yang kita hasilkan," demikian Deddy menambahkan.
Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus merasa malu banyak wilayah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: