PKS Desak Perbaikan Tata Kelola Pekerja Migran

Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Martri Agoeng, mendesak insiden berdarah tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh. 

“Kasus ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), agar pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin diperkuat," kata Martri dalam keterangannya, Kamis 30 Januari 2025. 

Martri juga menyoroti pemberantasan migrasi non-prosedural yang masih menjadi tantangan besar. 

Menurutnya, pemerintah harus bertindak tegas dengan menegakkan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. 

“Ini harus menjadi prioritas nasional," tegasnya.

Selain itu, Martri menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah. 

Sebab, Martri meyakini tanpa sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan sulit terwujud.

Dalam aspek perlindungan, PKS juga meminta pemerintah memperkuat diplomasi bilateral. 

“Diplomasi harus lebih tajam dalam memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan PMI di negara tujuan mereka bekerja," katanya.

Tidak hanya itu, Martri juga menegaskan bahwa pemerintah harus meningkatkan akses migrasi yang aman, mudah, dan terjangkau. 

“Kita perlu memperbaiki sistem migrasi dari desa-desa asal PMI dengan melibatkan sektor keuangan dan berbagai pihak terkait," pungkasnya.