Perubahan Format Pilkada Dimulai dari Internal Parpol

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal,  mengusulkan perubahan format Pilkada perlu dimulai dari proses perbaikan internalisasi parpol.

"Dimulai dari proses perbaikan internalisasi parpol khususnya rekrutmen kader yang akan didistribusikan ke jabatan-jabatan publik," kata Akbar lewat akun X, Minggu 15 Desember 2024.

Akbar menekankan pentingnya reformasi di dalam parpol sebelum memutuskan perubahan format Pilkada. 

Menurutnya, tanpa pembenahan internal, perubahan sistem justru berpotensi memperparah kondisi demokrasi di Indonesia.

Mantan politikus Nasdem itu menilai, partai politik memiliki peran besar dalam kerusakan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. 

“Bukanlah dosa untuk mengakui bahwa parpol pihak yang paling berperan dalam kerusakan sistem politik dan pemerintahan kita," tandasnya.

Pilkada langsung dipandang sebagian kalangan lebih merepresentasikan aspirasi rakyat, sementara usulan kembali ke DPRD disebut sebagai upaya menekan biaya politik.

Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

Prabowo menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis malam 12 Desember 2024.