DKPP Periksa Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten Jember
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 64-PKE-DKPP/II/2021, Senin (19/4).Perkara ini di..
Sengketa Pilkada Di MK Kelar, Kominfo Bakal Awasi Hoax Pemilu Jelang Pelaksanaan PSU
Perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah rampung seluruhnya Terakir, sengketa pemilihan bupati Sabu Raijua diputus MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).K..
Kemenangan Orient Dianulir MK, KPU Persiapkan PSU Diseluruh Wilayah Pemilihan Di Sabu Raijua
Kemenangan Orient Patriot Riwu Kore dalam Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dianulir Mahkamah Konstitusi (MK), karena tidak jujur mengenai status kewarganegaraannya.MK membacak..
Pesan Jokowi Ke Kepala Daerah Terpilih: Jabatan Adalah Kehormatan Dan Tanggung Jawab Besar, Jangan Baca Laporan Saja
Ratusan kepala daerah yang terpilih dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 diberikan pesan oleh Presiden Joko Widodo terkait tanggung jawabnya sebagai pemimpin.Para kepala daerah yang terpilih di Pil..
Gelar Pertemuan Dengan Petinggi PPP, Sekjen PKS Kenang Kebersamaan Di Pilkada Sumbar
Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima kunjungan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4). Seusai kedua elite partai I..
KPU Labusel Lantik KPPS Untuk Pemungutan Suara Ulang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan hari ini melantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).Mereka akan bekerja pada PSU di 16 temp..
Ragukan Netralitas Pengawas, Denny Indrayana Bakal Laporkan Dugaan Pelanggaran PSU Kalsel Ke Bawaslu RI
Dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terjadi jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel), bakal dilaporkan ke Bada..
Lapor Bawaslu RI, Denny Indrayana Cium Beragam Modus Politik Uang Jelang PSU
Sejumlah dugaan kecurangan dan politik uang ditemukan jelang pemungutan suara ulang (PSU) di Kalimantan Selatan yang akan digelar pada 9 Juni 2021 mendatang.Temuan tersebut pun yang mendasari Calon G..
Jadi Wewenang Presiden, Penetapan Penundaan Pilkada Aceh 2022 Bukan Ranah KIP
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak berwenang menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2022.Hal ini ditegaskan praktisi hukum dan Wakil Ketua Umum DPP Peradi Perge..
Setelah 13 Tahun Bawaslu Mengawasi Demokrasi
SEMBILAN April 2008-2021. 13 tahun Bawaslu mengawasi demokrasi. Ini momentum untuk mengevaluasi ceruk di dalam dan banyak mendengar dari luar demi memperbaiki segala kurang dan mempertahankan yang sud..
Begini Upaya Bawaslu Jamin PSU Bebas Politik Uang
Mahkamah Konstitusi memutuskan 16 daerah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini merupakan upaya terakhir kandidat pasangan calon dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ke..
Medan Tempur PSU Kecil, Sangat Mungkin Direkayasa
Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar mengungkap, medan tempur Pemilihan Suara Ulang (PSU) sangat kecil lantaran hanya pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini sang..
Soal PSU Pilkada 2020, Bawaslu Fokus Pada Perbaikan Daftar Pemilih
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih berkonsentrasi menyelesaikan tahapan Pilkada 2020. Dimana sejumlah daerah menggelar Pemungutan suara ulang (PSU) dimulai dari hari Kamis (8/4). Anggota Bawaslu R..
Netfid Ungkap PSU Justru Sangat Rawan Politik Uang
Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar mengungkapkan bahwa Pemilihan Suara Ulang (PSU) justru membuka ruang sangat lebar terjadinya politik uang atau money politic. Misal..
Jadi Saksi Ahli Di Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Margarito Kamis: UUD 1945 Menyatakan Hanya WNI Yang Bisa Memerintah
Sidang lanjutan atau pemeriksaan trkait dengan perkara sengketa Pilkada 2020 untuk Kabupaten Sabu Raijua menghadirkan ahli atau pakar hukum tata negara, Margarito Kamis.Dalam sidang perkara nomor 133..
