Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
Menurut Lalu, tidak hanya persoalan kesejahteraan, pengangkatan ribuan guru honorer di berbagai daerah menjadi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga masih menjadi persoalan.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, muncul dugaan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK diwarnai dengan dugaan kecurangan, seperti jual beli jabatan.
”Kalau kita pergi ke daerah-daerah itu miris, masih banyak guru yang hanya menerima gaji kurang dari Rp500 ribu," kata Lalu Hadrian lewat keterangan resminya, Selasa 26 November 2024.
Namun, PKB optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan guru akan menjadi prioritas utama.
"Semua orang tahu, saat Pilpres lalu, Pak Prabowo menyampaikan dengan tegas bahwa akan menaikan gaji guru. Sebagai seorang prajurit yang tahu betul persoalan di bawah, kami yakin sekali Pak Prabowo akan merealisasikan janji-janjinya,” ungkapnya.
Lalu mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang rencananya dalam tahun ini akan melakukan 600 ribu lebih sertifikasi guru. Dengan begitu, kesejahteraan guru akan meningkat.
"Karena itu, kami minta proses sertifikasi ini dipermudah, jangan guru malah disibukkan dengan urusan administrasi. Tapi juga jangan sembarangan dalam pelaksanaan sertifikasi guru karena itu menyangkut dengan kompetensi guru,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: