Hal itu disampaikannya dalam debat ketiga Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu, 20 November 2024.
Kata Ahmad Luthfi, langkah penting yang ditawarkan adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial,” ujarnya.
Luthfi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024.
Untuk itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.
Program peningkatan jumlah BLK ini, menurut mantan Kapolda Jawa Tengah ini, akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja.
“Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: