Dalam pandangan pengamat politik Citra Institute, Efriza, PDIP kerap menyatakan secara terbuka untuk berkoalisi dengan PKS pada Pilkada Serentak 2024. Tapi kenyataannya berbeda.
Dia mencontohkan di Pilgub Sumatera Utara (Sumut), PDIP membuat PKS menunggu tanpa kepastian dalam mengusung Edy Rahmayadi. Sehingga, menurutnya, wacana PDIP berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies merupakan basa-basi politik semata.
"Karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," ujar Efriza kepada
RMOL, Jumat (9/8).
Efriza pun memprediksi, kemungkinan PKS berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta sangat kecil. Karena, sang ketua umum partai banteng moncong putih, Megawati Soekarnoputri, bakal menjadi batu sandungan untuk mewujudkan koalisi.
"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan. Karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan tanah air bukan sekadar politik pragmatis semata," tuturnya.
Sebelum PDIP dan Presiden Joko Widodo berseteru, Hasto diketahui pernah blak-blakan bilang pihaknya menutup pintu koalisi dengan PKS dalam gelaran pesta demokrasi.
"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, pada Juni 2022 lalu.
Pada September 2022, Hasto juga pernah meledek kepala daerah yang diusung PKS tidak ada yang berhasil membawa kemajuan di wilayahnya. Kota Depok dijadikan Hasto sebagai rujukan.
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota," kata Hasto, kala itu.
Hasto juga pernah menyinggung peran PKS saat berada dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil. Sikap ini dinilai Hasto bertolak belakang dengan kesan yang selama ini ditunjukkan, yakni pro Palestina.
Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai cuma basa-basi politik. Bahwa ada dugaan penjegalan Anies Baswedan untuk mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. 
BERITA TERKAIT: