Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim ketika membacakan pandangan mini fraksi terhadap usulan Kementerian BUMN terhadap PMN 2025.
"Pada prinsipnya kami mendukung adanya pemberian PMN yang diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan, namun demikian kita memberikan catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah,” kata Muslim dalam rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/7).
Muslim mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi landasan terhadap pemerintah untuk memberikan suntikan PMN bagi perusahaan BUMN.
"Kebijakan ini tentunya harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara, prinsip kehati-hatian,
sense of urgency, aspek keberlanjutan dan
multplier effect,” sambungnya,
Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemberian PMN kepada perusahan BUMN harus terukur dan tepat sasaran.
“Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara agar PMN terhadap BUMN tidak menjadi beban APBN,” tutup Muslim.
BERITA TERKAIT: