Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, narasi yang sempat viral di media sosial itu memunculkan banyak persepsi di publik.
Termasuk, mengemuka anggapan ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan perubahan mekanisme pemilihan ketua DPR.
"Jangan-jangan ini adalah bagian dari
test the water, untuk menguji sejauh mana persetujuan publik tentang perubahan UU MD3, yang menyasar posisi ketua DPR RI agar tidak diduduki oleh PDIP yang potensi besar menjadi oposisi?" ujar Subiran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/6).
Menurutnya, UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), telah mengatur secara jelas mekanisme penentuan Ketua DPR.
"Ini ditafsirkan banyak kalangan sebagai kode akan ada revisi UU MD3 utamanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan ketua DPR, sehingga tidak mesti dari pemenang pemilu," tuturnya.
"Tapi, kalau berdasarkan UU MD3 yang sekarang, yang berhak menduduki kursi ketua DPR adalah pemenang Pemilu dalam hal ini PDIP," demikian Subiran menambahkan.
BERITA TERKAIT: