Anggota DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta dan tidak ada salahnya jika partai-partai politik pengusung pun mewakili orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.
"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajihan kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylviana dalam Rapat Panja RUU DKJ bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).
Menurut Sylviana, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.
"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?” tuturnya.
"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," imbuh dia.
Hal itu juga, kata Sylviana, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.
"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang untuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak-bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.
Selain itu, lanjut Sylviana, juga Walikota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.
"Seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Walikota yang dari Betawi betul dipilih secara
fit and proper test, tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," demikian Sylviana.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa menjadi syarat wajib kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). 
BERITA TERKAIT: