Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 telah menyetujui RUU DKJ menjadi undang-undang.
Dalam bagian umum draf RUU DKJ sebagai UU yang terdiri dari 12 bab dan 73 Pasal itu disebutkan bahwa Jakarta tak lagi menyandang gelar sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI setelah lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU itu telah diubah menjadi UU No. 21 Tahun 2023.
Ketentuan umum itu menyebutkan, UU IKN telah memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN yang terletak di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait disahkannya RUU Daerah Khusus Jakarta, menjelang Pilkada pada November 2024, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Pusat, RH Victor Aritonang menilai bahwa Gubernur-Wakil Gubernur DKJ idealnya adalah pasangan birokrasi dan pengusaha (ekonom).
"Kriteria pasangan cagub-cawagub DKJ periode 2024-2029 adalah birokrat-ekonom," kata Victor Aritonang kepada wartawan, Minggu (31/3).
Lebih lanjut Victor yang juga pengusaha konstruksi properti ini menambahkan, contoh paslon cagub-cawagub birokrat-pengusaha yang layak dipilih seperti Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi.
"Nama duet Heru Budi Hartono-Diana Dewi yang saya sebutkan ini hanya ilustrasi. Silahkan parpol-parpol di DPRD DKI yang memiliki wewenang mengajukan," kata Victor.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara setelah disahkannya Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). 
BERITA TERKAIT: