Kredibilitas KPU dan PSI Tengah Diuji

Pendapat itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, menanggapi kenaikan signifikan perolehan suara PSI yang saat ini mencapai 3,13 persen atau 2.403.428 suara per hari ini, Minggu (3/3) pukul 19.00 WIB.

"Naiknya persentase raihan suara PSI selama masa rekapitulasi Pemilu Legislatif 2024 dipastikan mencuri perhatian publik. Kredibilitas KPU dan PSI sama-sama diuji, agar raihan suara ini sesuai bukti-bukti yang menyertai," kata Wildan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta.

Menurut dia, dinamika naik dan turunnya suara Parpol pada Pemilu Legislatif (Pileg) selalu menarik dicermati. Penyebabnya, ada beberapa partai yang diprediksi gagal memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

"Partisipasi publik untuk memilih terhitung tinggi. Namun Parpol besar juga bekerja keras agar perolehan suara tidak susut. Kondisi itulah yang menjadikan para Caleg partai-partai baru seperti PSI dan Perindo bekerja ekstra keras mendulang suara pemilih yang tak murah, karena butuh strategi serta biaya besar agar pemilih mau mencoblos," papar Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu juga mengatakan, kegagalan memenuhi ambang batas otomatis menempatkan sejumlah Parpol menjadi partai non-parlemen. PSI tentu berharap 2024 menjadi partai parlemen, seiring didapuknya anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum.

Selain itu, sambungnya, rasa penasaran sebagian publik atas lonjakan suara PSI tidak bisa dilepaskan dari hasil hitung cepat yang memprediksi PSI gagal meraih ambang batas parlemen. Dengan adanya tren kenaikan persentase, muncul asumsi bahwa PSI ditargetkan untuk bisa masuk ke parlemen.

"Melihat tren saat ini, seluruh Parpol berpeluang menambah jumlah suara. Namun pada waktu tertentu cenderung stagnan. Kelaziman membaca hitung cepat, jika sampel yang masuk sudah di angka 70 persen, maka persentasenya stabil. Khusus untuk lonjakan suara PSI ini memang mengundang penasaran. Sebab, antara hasil hitung cepat dengan real count terdapat selisih cukup besar," urainya.

Bisa jadi, kata Wildan, sampel yang dijadikan basis hitung cepat belum merepresentasikan kantong-kantong suara PSI. Sementara itu pada saat real count, suara dari kantong pendukung masuk ke dalam rekapitulasi.

"Yang jelas, kenaikan suara PSI berelasi dengan efek ekor jas dari figur Joko Widodo. Sebab selama ini PSI memperkuat slogannya sebagai 'Partainya Jokowi'," pungkas Wildan.