Ketua Umum Pimpinan Pusat Jaringan Nasional Aktivis 98 (Jarnas'98) Sangap Surbakti mengatakan, seruan ini bertujuan agar penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
"Ada indikasi terstruktur dan masif yang dilakukan partai politik tertentu untuk mendelegitimasi hasil pemilu karena tak sesuai kehendak mereka. Langkah ini konyol. Kita harus dukung kerja-kerja penyelenggara," kata Sangap dalam keterangannya, Selasa (20/2).
Menurut Sangap, upaya ini dilakukan untuk membuat Indonesia
chaos. Sehingga dunia dan masyarakat Indonesia menilai Pemerintahan Joko Widodo zalim.
Lebih jauh, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menyampaikan, partai politik yang saat ini sedang berupaya mendelegitimasi hasil pemilu bukan partai baru. Menurutnya, parpol itu pertama kali berusaha mendelegitimasi hasil pemilu kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar sebagai pemenang Pilpres 2004.
"Sampai pemerintahan SBY berjalan, mereka terus bekerja mendelegitimasi hasil pipres dengan menyuarakan, SBY neolib. Tapi ketika mereka berkuasa, malah mendukung sosok yang secara terang benderang pemikirannya neolib. Hal-hal seperti ini tak baik untuk jalannya demokrasi," kata Sangap.
Sangap yakin, rakyat tak terpengaruh propaganda yang secara berkelindan disuarakan partai politik tersebut. Pasalnya, rakyat jengah dengah pola-pola yang dilakukan partai tersebut. Terlebih, ketika rakyat kesulitan akibat Covid-19, mereka malah mengambil hak rakyat kecil.
"Jangan karena kalah dalam pemilu, apa saja dituduh curang, itu tidak elok kelihatan. Kalau memang partainya hebat dan saksinya kuat, seharusnya dalam 2x24 jam hasil real count itu sudah diketahui. Itu menandakan partai politik tersebut lemah dalam manajemen kepartaian," demikian Sangap.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Aktivis pergerakan dan aktivis prodemokrasi seluruh Indonesia baik diminta mewaspadai gerakan sabotase Pemilu 2024. Untuk itu proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari level terbawah hingga paling atas harus diawasi ketat. 
BERITA TERKAIT: