Proses demokrasi, menurut Haris semestinya terbebas dari penggunaan kekuasaan negara. Semua aparat tanpa terkecuali, TNI-Polri maupun Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral.
“Sepatutnya pemerintah dipimpin langsung oleh presiden introspeksi segera merapat barisan untuk memimpin kenetralan pejabat dan aparat-aparat negara,” kata Haris kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/2).
Sebab, kata Haris, saat ini rakyat begitu telanjang terbuka melibat bagaimana pejabat negara menunjukkan keberpihakannya terhadap pasangan capres yang didukung oleh presiden.
“Pemilu bukan untuk sekolompok politisi belaka memenangkan pemilu, ada tujuan bangsa yang lebih besar dan penting, membangun manusia untuk sejahtera dan adil,” kata Haris.
Oleh karenannya, hal itu merupakan tugas dari penguasa saat ini, bukan sekedar pada masing-masing pasangan capres-cawapres yang saat ini berkontestasi.
BERITA TERKAIT: