Peristiwa KM 50 Japek, Haris Azhar: Bukan Belasungkawa Pejabat Yang Penting, Tapi Pengungkapan Fakta
Pengungkapan hukum atas meninggalnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) lebih penting dibanding hanya sekadar ucapan bela sungkawa dari pejabat publik dan tidak melakukan apa-apa.Demikian disampai..
.jpg)
Kasus Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Masih Tertahan Di Penyelidikan KPK, Haris Azhar: Kasihan Rakyat Mimika
Kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015 yang menelan biaya sekitar Rp 160 miliar, masih belum beranjak dari tahap penyelidikan. Padahal sudah pul..
Haris Azhar: Tantangan Kubu Abdul Halim Wujud Kepanikan, Gunakan Logika Lurus!
Benny Tabalujan menanggapi santai tantangan kubu Abdul Halim terkait sengketa tanah 7,7 hektar di Cakung Barat, Jakarta Timur.Kuasa Hukum Benny Tabalujan, Haris Azhar mengatakan, tantangan itu hanyal..
Haris Azhar: TNI Sampai Turun Tangan Copot Baliho HRS, Ada Kandungan Perang?
Aktivis HAM Haris Azhar mempertanyakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Kodam Jaya sampai turun untuk menertibkan baliho dan spanduk bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) yang terpasang d..
Haris Azhar Diminta Hadirkan Benny Tabalujan Di Depan Publik
Proses hukum kasus penyerobotan tanah di Cakung, Jakarta Timur perlu menghadirkan tersangka Benny Simon Tabalujan yang kini belum pernah diperiksa pihak kepolisian.Hal tersebut disampaikan kuasa huku..
Haris Azhar: Sengketa Tanah Cakung Tidak Boleh Berhenti Pada Oknum BPN
Kalangan aktivis HAM mengapresiasi sikap Kementerian ATR/BPN yang menjatuhkan hukuman terhadap 10 pejabat BPN DKI Jakarta karena diduga bermain dalam sengketa tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur. Me..
Pemilik Lahan Jadi Tersangka, Haris Azhar Yakin Cepat Atau Lambat Sengketa Lahan Cakung Akan Terungkap
Kasus sengketa lahan di wilayah Cakung, Jakarta Timur yang melibatkan Benny Tabalujan dan Abdul Halim dinilai penuh rekayasa. Benny selaku pemilik sah tanah justru digambarkan sebagai pihak yang sala..
Ada Buzzer Dalam Sengketa Tanah, Penyerobot Diframing Seolah-olah Jadi Korban
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar menemukan adanya fenomena penggunaan buzzer dalam persoalan sengketa tanah. Demi kemenangan, dibuat framing terhadap personifikasi seseorang.Membangun kesan b..
Haris Azhar: Ada Kerumunan Dunia Maya Yang Kerjanya Serang Pengkritik Pemerintah
Ada kesan standar ganda yang dilakukan negara atas implementasi UU ITE.Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar pun merasa ada ketidakadilan yang dirasakan selama dua tahun belakangan.Dalam konteks digi..
Djokcan Digaruk, Haris Azhar: Selamat, Tapi Seperti Mau Menutupi Kesalahan Polisi Dan Pejabat
Penangkapan buronan kelas kakap kasus korupsi pengalihan hak tagih (cassie) piutang Bank Bali, Djoko Tjandra memang patut diapresiasi. Namun di balik prestasi tersebut, ada hal yang masih mengganjal ..
Haris Azhar: Pengadilan Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Cuma Simbolis Belaka
Tuntutan ringan terhadap kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dianggap banyak pihak tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Dari banyak aktivis HAM yang mengkritis..
Adhie Massardi: Petisi BPKP Buka Audit BPJS Harus Dibarengi Aksi Biar Lebih Berisi
Sengkarut tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian publik. Ini lantaran rakyat yang harus dihadapkan pada kenaikan iuran untuk menambal kerugian di BPJS.Sebua..
Haris Azhar: Tidak Cukup Mundur, Harus Diusut Siapa Di Belakang Belva Devara
Polemik Kartu Prakerja yang karena melibatkan Ruangburu, perusahaan yang dipimpin mantan Stafsus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara, dipersoalkan pegiat anti korupsi, Haris Azhar.Direktur..
.jpg){kind=logo}
Sebut Nurhadi Ada Di Apartemen Dengan Penjagaan Ketat, KPK Imbau Haris Azhar Buka-bukaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar, untuk membeberkan pengetahuannya soal keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, yang ma..
Eks Sekretaris MA Nurhadi Jadi DPO KPK, Haris Azhar Sebut Hanya Formalitas
Status daftar pencarian orang (DPO) terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hanya formalitas.Hal itu disampaikan oleh Direktu..
